Dua Kepala Daerah Tak Hadiri Penyerahan DIPA TA 2020

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah kepala daerah tak menghadiri proses penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Grand City, Jumat (22/11/2019).

Pasalnya, setelah DIPA TA 2020 Jawa Timur diserahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 November 2019 lalu, hari ini Khofifah mengumpulkan kepala daerah se Jawa Timur untuk menyerahkan DIPA tahun 2020 yang mencapai Rp 79,3 trillun.

Ada dua kepala daerah yang tidak hadir dalam penyerahan DIPA TA 2020 yang juga dihelat acara Rakor Provinsi Jawa Timur tahun 2019 Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju tersebut.

Dua kepala daerah yang tak tampak hadir adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan juga Bupati Jember Faida.

Menanggapi hal tersebut Gubernur Khofifah mengatakan, bahwa sesuai aturan penyerahan DIPA hanya boleh dilakukan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sedangkan dua daerah itu tak hadir dalam kegiatan hari ini.

"Yang tidak datang bukan lalu tidak ditransfer, mentrasfer itu kan bukan ke pribadi, tapi ke account number masing-masing program. Ini kan ada komitmen, ada tanggung jawab dan ada proses yang bisa membangun kebersamaan di antara kita semua bahwa ini bukan duit kecil," kata Khofifa kepada Tribunjatim.com.

• KBRI Malaysia Jelaskan Insiden Pengeroyokan Suporter Timnas Indonesia, Benarkah Terjadi Penusukan?

• Bupati Nganjuk Terima Langsung DIPA Dari Gubernur Jatim Untuk Prioritas Pembangunan

• Tawarkan Sejumlah Perempuan Muda Lewat Medsos, Mucikari Muda ini Ditangkap Polisi Jombang

Kalau datang seperti ini komitmen akan terbangun lebih kuat bahwa ada pesan Presiden RI bahwa program harus delivered. Dan forum ini juga disampaikan ada lima program nasional yang itu bisa konfirmasikan pada kepada lurah dan desa.

Dikatakan Khofifah forum ini digelar agar seluruh informasi yang dipesankan oleh pemerintah pusat bisa tersampaikan sampai ke lini terbawah di kelurahan dan desa.

Sebagaimana ada sejumlah PR di Jawa Timur yang dipesankan Khofifah bisa diatasi bersama. Pertama masalah koneksitas infrastruktur, serta pemenuhan layanan kebutuhan dasar. Sperti jambanisasi, elektrifikasi dan terkait layanan dasar pendidikan, kesehatan dan juga di dalamnya rumah ibadah. (Fatimatuz zahroh/Tribunjatim.com)