Ujian Nasional Diganti Asesmen Kompetensi Minimum, PKS Singgung Mendikbud Baru: Jangan Tergesa-gesa
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mendukung wacana dihapuskannya Ujian Nasional (UN) namun dengan berbagai catatan.
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Arie Noer Rachmawati
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mendukung wacana dihapuskannya Ujian Nasional (UN) namun dengan berbagai catatan.
Menurut Hidayat penghapusan UN haruslah didasarkan dengan kajian yang betul-betul mendalam dan tidak diputuskan secara tergesa-gesa.
"Kebijakan tersebut jangan diambil karena ketergesa-gesaan, jangan asal menteri baru buat kebijakan yang baru," ucap Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Surabaya, Minggu (15/12/2019).
• 4 Tokoh Indonesia yang Dinilai Berpengaruh oleh Dunia Internasional, Ada Jokowi dan Nadiem Makarim
Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini, dengan dihapuskannya UN, harus ada alternatif baru sebagai penggantinya yang membuat anak didik betul-betul menjadi pelajar yang berkualitas.
"Jangan mereka dibiarkan terombang-ambing oleh kebijakan yang selalu berubah oleh setiap Kementerian yang berubah," lanjutnya.
• Nadiem Makarim Klarifikasi Ujian Nasional Tidak Dihapus tapi Diganti Sistem Penilaian Baru
Hidayat Nur Wahid juga berharap, alternatif pengganti UN tersebut harus bisa menghasilkan output pelajar yang bisa menjawab tantangan zaman.
"Jangan sampai dihapuskannya UN menghasilkan pelajar yang justru pemalas dan tidak punya motivasi yang kuat untuk menghasilkan kualitas yang lebih unggul," pungkasnya.
• Jadwal Ujian Nasional SMA/MA Tahun Ajaran 2019/2020, Lengkap Mulai UNBK, UNKP hingga UN Susulan
Diberitakan sebelumnya, Nadiem Makariem Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang menyebutkan dirinya mewacanakan menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021.
Nadiem Makarim menegaskan, kata yang tepat bukan menghapus UN, melainkan mengganti UN dengan sistem penilaian baru.
"Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapuskan. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadinya, UN itu diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem Makarim dalam rapat bersama Komisi X DPR pada Kamis (12/12/2019).
• Mendikbud Nadiem Makarim Beberkan Alasan Hapus UN: Materi UN Terlalu Padat, Bikin Stres Guru & Siswa
Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter.
Menurut Nadiem Makarim, kedua penilaian tersebut merupakan penyederhanaan dari UN.
Ia pun menegaskan sekali lagi bahwa bahasa yang tepat bukanlah menghapus UN, melainkan mengganti sistem UN.