DPD RI Buka Kajian Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD
DPD RI mendukung rencana pemerintah yang akan mengaji ulang pelaksanaan pemilu langsung, baik untuk pemilihan gubernur maupun walikota/bupati.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
Selain biaya politik yang mahal, Demokrasi langsung juga membawa potensi beberapa efek negative lainnya.
”Proses pemilu seharusnya berlangsung menggembirakan dengan berjalan murah dan menghindari transaksional, konflik horizontal, serta black campaign Sara yang bisa memcecah belah. Kalau itu bisa dihindari semua, maka pemilu langsung bisa dilaksanakan,” terangnya.
Sebaliknya, apabila masyarakat tak siap akan hal itu, maka salah satu solusinya adalah pemilihan melalui DPRD.
”Sehingga, perlu dipertimbangkan pemilihan melalui DPRD,” katanya.
Pemilihan melalui DPRD, tidak harus dilakukan di semua jenjang. Pihaknya menyarankan bisa pemilihan gubernur saja atau pemilihan walikota/bupati saja.
”Pemerintah tinggal mempertimbangkan titikberatnya otonomi daerah, mau gubernur atau Bupati/Walikota,” katanya.
Alternatif lain, pihaknya mendukung upaya pelaksanaan pilkada asimetris.
”Alternatif lain adalah dengan menggunakan pilkada asimetris yang tidak semua daerah diperlakukan sama. Daerah yang siap dengan pilkada langsung, sillakan mengadakan pilkada langsung, begitu pun sebaliknya, terangnya.
”Hal ini selain menekan biaya, juga akan menghindari konflik horizontal. Sehingga, hal ini akan dibawa dalam pembahasan kedepan,” katanya. (bob/Tribunjatim.com)
