DPD RI Buka Kajian Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – DPD RI mendukung rencana pemerintah yang akan mengaji ulang pelaksanaan pemilu langsung, baik untuk pemilihan gubernur maupun walikota/bupati.

Apabila dalam kajian tersebut mengindikasikan pemilu langsung banyak menimbulkan masalah, DPD RI juga mendukung rencana pemerintah untuk menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.

Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin merangkan bahwa pada pemilihan langsung digelar sebagai wujud proses demokrasi langsung.

”Sebenarnya yang ideal, pemilihan memang langsung. Sebab, proses demokrasi memang seperti itu,” kata Mahyudin kepada jurnalis ketika dikonfirmasi di Surabaya beberapa waktu lalu.

Namun, dalam eveluasi pelakasanaan pilkada secara langsung di beberapa daerah, banyak meninggalkan beberapa evaluasi.

Misalnya, pelaksanaan pilkada langsung yang tak dibarengi kualitas SDM pemilhnya yang juga memadai ternyata memnyebabkan kualitas hasil dari pemilu tak berbading lurus dengan biaya yang dikeluarkan.

• Ketua DPD RI LaNyalla Ziarah ke Makam Pendiri NU KH Hasyim Asyari dan Gus Dur di Ponpes Tebuireng

• Sumenep Akhirnya Punya Hotel Bintang Tiga, Hotel De Baghraf, Ini Harga dan Fasilitasnya, Lengkap!

• Asmara Nenek Janda Anak 5 & Brondong Berujung Tragis, Pemuda Semarang Akhiri Hidup, Curhat Ortu Pilu

”Kita harus akui bahwa sistem demokrasi bisa efektif berjalan dengan baik untuk Negara maju. Dalam hal ekonomi, maupun pendidikan,” kata Mahyudin menerangkan.

Misalnya, dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

”Kita tidak bisa menafikkan bahwa pilkada langsung menimbulkan biaya tinggi yang dampaknya kepada perilaku koruptif,” katanya.

”Itu tidak bisa dibohongi akibat biaya politik yang sedemikian rupa tingginya,” terangnya.

Sehingga, semangat pilkada langsung memang baik. Namun, mahalnya proses pelaksaan pemilu sebaik bisa ditekan dengan dibenankan kepada Negara.

”Biaya penyelenggaraan memang telah ditanggung oleh KPU. Seharsunya biaya kampanye juga ikut ditanggung oleh penyelenggara,” terangnya.

Pada beberapa pemilihan terakir, KPU juga mulai memfasilitasi pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK). Menurut Mahyudin, hal tersebut ternyata belum efektif menekan biaya kampanye.

”Di dalam kampanye, paling besar bukan alat peraganya. Yang juga harus dijaga adalah pengawasan terhadap money politic-nya,” katanya.

”Orang bilang tidak ada money politic, itu munafik. Faktanya, ada saja money politic di lapangan,” katanya.