Hadiri Dies Natalis Ke-57 UB, Mahfud MD Singgung Laut Natuna Utara: Tidak Ada Nego dengan China!

TRIBUNJATIM.COM, Klojen - Prof Dr Mahfud MD, Menko Polhukam saat mengisi orasi umum di acara Dies Natalis ke 57 Universitas Brawijaya (UB) Malang menyinggung soal laut Natuna Utara yang dimasuki secara ilegal oleh nelayan ikan China, Minggu (5/1/2020).

Masuknya nelayan ikan China itu bahkan dikawal oleh kapal Coast Guard China.

"Saya sebagai Menko Polhukam menyatakan tidak akan ada negosiasi dengan China," tegas Mahfud di acara yang berlangsung di gedung Samantha Krida itu.

• 3 Tokoh yang Minta Pemerintah Tegas tentang Kasus Kapal China Masuk Laut Natuna, Siapa Saja?

• Warga Tulungagung Tewas Jadi Korban Banjir Jakarta, Tak Mampu, Pemulangan Jenazah Terkendala

Menurutnya, jika ada nego berarti ada konflik. Selama ini tidak ada konflik bilateral.

Menurut Mahfud kapal ikan China mencuri ikan di wilayah Indonesia. Sedang dalam UNCLOS (United Nation Convention For The Law of The Sea)/hukum laut internasional oleh PBB 1982 sudah ditetapkan sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sehingga masalah kedaulatan Indonesia tidak dikaitkan dengan kerjasama ekonomi, investasi.

Usai acara, pada wartawan ia menegaskan lagi tidak akan akan pembentukan tim negosiasi karena Indonesia tidak akan bernegosiasi.

• Kilang Tuban Masih Ditolak, Komisi VII DPR RI Sebut Ada Informasi yang Terputus ke Masyarakat

• Baru Nikah 2 Minggu, Pria Asal Pasuruhan Tinggalkan Istri, Pindah ke Bui Gara-gara Sabu 3 Gram

"Kita tidak perang. Tapi kalau ada kapal ikan China masuk ya dihalau," paparnya.

Sehingga kapal-kapal Indonesia disiagakan disana. Menurut dia, China memang memiliki riwayat masalah perbatasan-perbatasan dengan negara lain, tapi tidak dengan Indonesia. Tapi negara negat lain juga sudah diputuskan.

"China itu mrmbuat sembilan garis putus-putus sendiri terkait nenek moyang mereka yang sudah berlayar sampai ke berbagai negara. Nenek moyang Indonesia dulu juga berlayar sampai ke Madagaskar. Tapi kan nggak boleh begitu," jawabnya.

Sehingga jika masih dilanggar menjadi masalah multilateral. Bukan bilateral. (Sylvianita Widyawati)