Ketua Fraksi PKS Dorong Penguatan Koperasi di Kota Malang: Dikembangkan Bersama

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang, Asmualik, menilai penguatan sektor koperasi harus menjadi prioritas bersama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat.

Ia menegaskan, semangat ekonomi gotong royong sebagaimana dicita-citakan pendiri bangsa masih relevan untuk menjawab tantangan zaman.

“Indonesia itu tidak individual. Sejak awal negara ini dibangun atas dasar kebersamaan. Maka kekuatan ekonomi pun harus dikembangkan secara bersama-sama, salah satunya melalui koperasi,” ujar Asmualik, Minggu (9/11/2025).

Baca juga: Dampak Pemangkasan TKD, DPRD Kota Malang Minta OPD Pemkot Berhemat

Namun, menurutnya, hingga kini belum ada koperasi yang benar-benar menjadi barometer keberhasilan dan bisa dijadikan rujukan bagi koperasi lain di Kota Malang.

Padahal, sistem dan prinsip koperasi sebenarnya sudah bagus. Tantangannya terletak pada manajemen dan kapasitas para pengurusnya. Ia mendorong Pemkot Malang bisa mengambil langkah tepat di momen pengembangan Koperasi Merah Putih.

“Banyak koperasi yang mati sebelum berkembang, atau hidup segan mati tak mau. Ini karena kurangnya pemahaman dan kesadaran para pengurus tentang makna berkoperasi,” ucapnya.

Asmualik menambahkan, persoalan lain yang sering muncul adalah pergantian kepemimpinan dalam koperasi. Kualitas manajemen yang tidak konsisten membuat koperasi sulit bertahan lama. Karena itu, ia mendorong adanya penguatan strategi nasional dan pembentukan sekolah-sekolah koperasi agar regenerasi berjalan lebih baik.

“Perguliran kepemimpinan sangat berisiko. Tahun ini bisa bagus, tapi setelah berganti pengurus malah menurun. Maka pendidikan koperasi harus ditumbuhkan supaya kader-kader pengelola memahami sistemnya dengan benar,” jelasnya.

Asmualik juga menilai pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong koperasi agar bisa tumbuh dan terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal. Salah satunya, dengan membuat program pemerintah yang bisa beririsan dengan koperasi, seperti pengadaan bahan makanan atau jasa rutin yang bisa dikelola secara profesional.

“Agenda pemerintah harus bisa bersinggungan dengan koperasi. Misalnya dalam pengadaan makanan dan minuman, itu bisa melibatkan koperasi lokal. Yang penting profesionalitas tetap dijaga,” katanya.

Selain itu, ia menilai pemerintah dapat memfasilitasi akses pendanaan bagi koperasi yang memiliki sistem dan analisis keuangan yang baik. Ia mencontohkan sistem tanggung renteng yang sudah diterapkan beberapa koperasi besar di Kota Malang sebagai model yang bisa dikembangkan.

“Kalau memungkinkan, pendanaan bisa diakses lewat koperasi, karena itu juga dibolehkan oleh undang-undang. Tapi harus jelas kapasitasnya dan diawasi dengan baik,” pungkasnya.

Asmualik berharap, koperasi di Kota Malang tidak hanya menjadi formalitas kelembagaan, tetapi benar-benar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat berbasis kelurahan. Wahyu menyebut, penguatan koperasi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi warga.

Baca juga: Program CSR Kebun Gemas di SD Islam Sunan Ampel Wagir Malang Bawa Kesan Tersendiri untuk Paragonian