Bawaslu Periksa Pengurus DPC PDIP dan PPP Sidoarjo, Penyebabnya ini

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memintai keterangan pengurus DPC PDIP Sidoarjo dan DPC PPP Sidoarjo di Kantor Bawaslu, Selasa (14/1/2020).

Bawaslu Periksa Pengurus DPC PDIP dan PPP Sidoarjo, Penyebabnya ini
M Taufik/Surya
Suasana klarifikasi Bawaslu terhadap pengurus DPC PPP Sidoarjo. Sesaat sebelumnya, Bawaslu juga memintai keterangan pengurus DPC PDIP Sidoarjo 

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memintai keterangan pengurus DPC PDIP Sidoarjo dan DPC PPP Sidoarjo di Kantor Bawaslu, Selasa (14/1/2020).

Klarifikasi itu dilakukan terkait adanya dugaan pelanggaran saat digelar dekralasi di Kantor DPC PDIP Sidoarjo, yang dihadiri Kepala Dishub Sidoarjo Bahrul Amig, 8 Januari 2020 lalu.

Dugaan pelanggaran yang sedang diinvestigasi itu terkait UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN (aparatur sipil negara), dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004.

Dalam aturan itu jelas disebutkan bahwa ASN harus netral. Di aturan itu disebut bahwa netral adalah terkait sikap, tindakan, dan perilaku yang mengarah pada keberpihakan kepada salah satu partai.

"Kami juga menanyakan, apakah ada ASN lain dalam acara tersebut. Tapi dua pihak itu menyatakan tidak ada," kata Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid kepada Tribunjatim.com.

Ditanya tentang posisi Amig yang juga sebagai bakal calon? Bawaslu mengakui bahwa itu masih debatable.

Bawaslu Panggil Kadishub, Pengurus DPC PDIP, dan PPP Sidoarjo, Penyebabnya ini

Persebaya Beri Tawaran Osvaldo Haay untuk Bertahan, Bintang Timnas U-23 Minta Waktu Berpikir

Pemain Asing Persebaya Mahmoud Eid Langsung Jatuh Cinta pada Rawon saat Pertama Kali Mencoba

Sebagai bakal calon, tentu bersinggungan dengan partai tertentu. Apalagi Bahrul Amig sudah resmi mendaftar ke DPC PDIP, jelas tidak mungkin kalau tidak berhubungan dengan partai.

"Memang ini bukan ranah pelanggaran pemilu. Dugaan pelanggarannya ada pada UU ASN. Sehingga hasil klarifikasi ini nanti akan kami sampaikan rekomendasinya ke Komisi ASN. Tapi sebagai bakal calon, apakah seorang ASN boleh atau tidak berada di kantor partai dan sebagainya itu, kami akui masih debatable," ujar Haidar kepada Tribunjatim.com.

Tapi disebutnya, upaya ini merupakan bentuk pencegahan. Agar ketika resmi mendaftar ke KPU dan ditetapkan sebagai calon, seorang ASN harus mengundurkan diri.

Selain itu, juga sebagai warning bagi ASN lain di Sidoarjo. Bahwa asa undang-undang yang harus dipatuhi. Wajib netral, apalagi dalam suasana Pilkada seperti sekarang ini.

Tri Endroyono, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Ideologi DPC PDIP Sidoarjo usai menghadiri undangan Bawaslu menyampaikan bahwa dirinya telah menjawab semua yang ditanyakan Bawaslu.

"Yang perlu digaris bawahi, acara itu bukan deklarasi Bahrul Amig. Tapi deklarasi koalisi DPC PDIP dan PPP Sidoarjo pada Pilkada Sidoarjo 2020," katanya kepada Tribunjatim.com.

Hal serupa disampaikan Plt Ketua DPC PPP Sidoarjo Zuman Malaka. Semua pertanyaan yang diajukan Bawaslu dijawab sebagaimana kondisi yang terjadi pada saat deklarasi tersebut.

"Sudah kami sampaikan semua. Yang ditanyakan kan terkait deklarasi itu dan terkait Pak Amig. Semua kami sampaikan apa adanya," jawabnya sebelum meninggalkan kantor Bawaslu.

Setelah itu, Bawaslu menjadwalkan klarifikasi kepada Bahrul Amig. Surat panggilan sudah dilayangkan. Jadwalnya, Kadishub yang juga bakal calon Bupati Sidoarjo itu dimintai keterangan di kantor Bawaslu, Rabu siang.(ufi/Tribunjatim.com)

Penulis: M Taufik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved