Breaking News:

Nur Ahmad Syaifuddin Ditunjuk Jadi Plt Bupati Sidoarjo, Cak Nur Isi Jabatan Kosong Pasca OTT KPK

Nur Ahmad ditunjuk jadi plt Bupati Sidoarjo. Cak Nur isi jabatan kosong pasca OTT KPK.

TRIBUNJATIM.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Nur Ahmad Syaifuddin saat menerima surat tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sidoarjo dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) pelaksana tugas (Plt) Bupati Sidoarjo kepada Wabup Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin.

Penyerahan surat perintah tugas ini dilakukan pada Selasa (14/1/2020) di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengintruksikan Nur Ahmad agar segera tancap gas untuk melaksanakan berbagai tugas dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Ditunjuk Jadi Plt Bupati Sidoarjo, Cak Nur Ingin Selesaikan Polemik Rencana Proyek RS Sidoarjo Barat

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim Jempin Marbun mengatakan, sebagai Plt Bupati Sidoarjo kewenangan Cak Nur, sapaan akrab Nur Ahmad memang tidak terbatas layaknya Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cak Nur bisa mengambil keputusan dan kebijakan strategis yang berdampak perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Hal ini sebagaimana bupati termasuk mengisi kekosongan jabatan di Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) atau melakukan mutasi jabatan.

"Sesuai Undang-Undang 23/2014 Pak Wabup ini mendapat wewenang atribusi sesuai pasal 65 ayat (3) dan (4), karena Pak Bupati sedang ditahan," kata Jempin, Rabu (15/1/2020).

Dalam pasal tersebut juga menyatakan, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangan sehingga wakil kepala daerah lah yang melaksanakan tugas dan wewenangnya.

"Saya kira semua wewenang bupati bisa dilakukan oleh Pak Wabup. Hanya saja semua kebijakan itu harus dilaporkan kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur," ujar Jempin.

Cak Nur Resmi jadi PLT Bupati Sidoarjo, Gubernur Jatim Khofifah Serahkan SPT ke Cak Nur

Seperti diketahui ada beberapa jabatan, baik Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sedang kosong pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sidoarjo beberapa waktu lalu.

Yaitu, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas PU Binamarga dan Sumberdaya Air serta PPKom Dinas PUBM dan SDA.

Dengan kewenangan di atas, maka Cak Nur bisa segera mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Saiful Ilah Tertangkap KPK, Cak Nur jadi Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved