Ribuan Buruh Demo DPRD Jatim, Tolak RUU Omnibus Law: Kami Tolak RUU 'Cilaka'

Pihaknya juga menyoroti adanya penghapusan sanksi pidana dalam UU tersebut. "Kami tegaskan tidak ada satu pasal pun yang menguntungkan buruh. Termasuk, seluruh sanksi pidana juga dicabut" tegasnya.

• Waspada Masuknya Virus Corona ke Jatim! Dinkes Pasang Thermal Detector di Pelabuhan Hingga Bandara

• Pria Surabaya Gasak Motor Ojol saat Antar Pesanan, Merengek ke Hakim Setelah Dituntut 10 Bulan

RUU tersebut dinilai menyudutkan pekerja dan buruh karena dinilai menghambat investasi.

"Pekerja jangan dikambinghitamkan sebagai alasan penghambat investasi! Sudah jelas, investor malas menanamkan investasi, bukan karena buruh, namun karena korupsi!," tegasnya.

Perwakilan buruh pun diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, dan sejumlah Anggota DPRD Jatim. Di antaranya Pranaya Yudha, Muhammad Bin Mu'afi Zaini, Adam Rusydi, hingga Hari Putri Lestari.

Sahat bahkan sempat menemui demonstran dengan menaiki mobil Komando.

• 5 Fakta Menarik Indonesia Masters 2020, Hat-trick Marcus/Kevin hingga Merah Putih Jadi Juara Umum

• Chord & Kunci Gitar Tolong Budi Doremi, Ungkapan untuk Pujaan Hati, Lagu Ini Kutuliskan Untuknya

Sahat menjelaskan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI, sebagai lembaga yang membahas RUU tersebut.

"Kami terima aspirasi dari teman-teman, termasuk beberapa poin yang menjadi sorotan," kata Sahat pada sambutannya.

Pada prinsipnya, pihaknya tak menentang omnibus law. Namun, pihaknya akan menyerap aspirasi terkait dengan kluster omnibus law.

• RSUD Sidoarjo Langganan Banjir Tiap Musim Hujan Tiba, Ruang Tunggu Obat hingga IGD Terendam

• Gandeng IJN Malaysia, RSUD Dr Soetomo Bersama FK Unair Berupaya Tingkatkan Layanan Bedah Jantung

"Kalau memang ini memberatkan buruh, kami tentu mempertimbangkan. Khususnya, omnibus law kluster yang ketenagakerjaan. Sehingga, hal ini akan menjadi masukan bagi kami," katanya.

"Prinsipnya, kami pernah juga membela teman-teman buruh, bahkan juga dengan turun ke jalan. Sehingga, kami memahami keresahan dengan teman-teman buruh," jelas Ketua Fraksi Golkar ini.

Senada dengan hal ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur, Himawan Estu Bagiyo menjelaskan juga belum menerima draf RUU tersebut. "Kami juga belum tahu draf resminya. Kalau kemudian ada beberapa catatan dari kawan-kawan buruh, tentu akan kami kaji lebih jauh," jelasnya. (Bobby Koloway)