Desak Cabut Perda Parkir Berlangganan, Aktivis FARA Demo Kantor DPRD Pamekasan
Belasan pemuda yang tergabung dalam Forum Aspirasi Rakyat Madura (FARA) melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Pamekasan.
Penulis: Muchsin Rasjid | Editor: Elma Gloria Stevani
lihat foto
Kadishub Pamekasan, Ajib Abdullah, saat menemui pengunjuk rasa mengucapkan terima kasih atas kedatangan mereka menyampaikan aspirasinya menyangkut pengelolaan parkir berlangganan di Pamekasan.
Namun terbitnya Perda Parkir Berlangganan tidak serta merta langsung dibuat dan diterapkan.
Melainkan sudah melalui proses panjang yang dilakukan dishub dengan pengkajian yang dalam melibatkan sejumlah pihak, yang dilempar ke masyarakat dan dibahas bersama-sama dengan dewan.
“Silakan, kalau dalam penerapan parkir berlangganan ini terdapat kekurangan, kami akan evaluasi dan diperbaiki. Tolong disampaikan kepada kami. Kami akan berterima kasih,” ungkap Ajib Abdullah.
• Sidang Perdana Krisis Air Bersih Kota Malang, Warga Minta Tiga Hal Ini ke PDAM
• Jangan Takut Uang Sitaan Polda Jatim Atas Kasus Memiles Tidak Kembali, Ini Kata Komisi III DPR RI
Menurut Ajib Abdullah, sebelum diberlakukan parkir berlangganan, PAD dari parkir di Pamekasan ini hanya Rp 80 juta per tahun. Ini menunjukkan terjadi kebocoran besar pada parkir.
Tetapi setelah Perda Pakir Berlangganan ini diterapkan, PAD dari parkir menjadi Rp 3 miliar per tahun.
Maka efektifitas dan efisiensi parkir ini berjalan dengan baik.
Dikatakan, jumlah kendaraan bermotor di Pamekasan, yang dikenakan parkir berlangganan akhir 2019 lalu, untuk sepeda motor sebanyak 168.000 buah.
Sedang untuk mobil sebanyak 21.000 buah.
“Parkir di pinggir jalan di Pamekasan ini gratis. Dan kami tempatkan petugas di titik-titik ramai parkir kendaraaan bermotor untuk mengatur parkir, agar tidak mengganggu arus lalu lintas,” pungkas Ajib Abdullah.
Penulis: Muchsin Rasjid
Editor: Elma Gloria Stevani
