DPRD Jember Minta Gubernur Beri Diskresi Pembahasan APBD Jember Agar Maksimal Tangani Covid-19

DPRD Jember meminta petunjuk kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait pembahasan Rancangan APBD Jember tahun 2020

SURYA/SRI WAHYUNIK
Rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Jember dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit di Jember terkait penanganan dan pencegahan virus Corona, Selasa (17/3/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - DPRD Jember meminta petunjuk kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait pembahasan Rancangan APBD Jember tahun 2020. Permintaan itu disampaikan melalui surat yang dikirimkan ke Pemprov Jatim, Selasa (31/3/2020).

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, pihaknya meminta petunjuk kepada gubernur supaya ada diskresi atau perlakukan khusus untuk pembahasan R-APBD Jember tahun 2020.

"Karena Jember sampai sekarang tidak memiliki APBD. Sementara saat ini, Jember butuh biaya yang tidak sedikit untuk penanganan VIRUS cORONA ATAU Covid-19 ini. Kami ingin ada penanganan maksimal untuk Covid-19, salah satunya dengan pemakaian APBD yang diputuskan melalui Perda (Peraturan Daerah), bukan hanya Perbup (Peraturan Bupati)," tegas Itqon yang dihubungi Surya, Rabu (1/4/2020).

DPRD Jember, lanjut Itqon, ingin penanganan dampak Virus Corona berjalan secara maksimal. Salah satunya didukung anggaran yang maksimal pula melalui APBD. Tetapi di sisi lain, batas akhir pembahasan R-APBD Jember tahun 2020 adalah bulan Maret 2020.

DPRD Jember juga mendapatkan kabar jika pengajuan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBD Jember tahun 2020 oleh bupati Jember kepada gubernur Jawa Timur ditolak. Karena itulah, pihak DPRD Jember berinisiatif berkirim surat kepada gubernur.

Blitar Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Kapolres Leonard: Melawan, Ada Sanksi Pidana

Risiko Reinfeksi pada Pasien Corona yang Sembuh, Kata Dokter RS Unair: Daya Tahan Tubuh Dijaga

VIRAL Nenek Jalan Kaki 4,5 Jam Demi Datangi Suami Positif Corona, Kota Dikarantina, Lihat Endingnya

"Kami meminta ada diskresi. Kami paham batas akhir pembahasan di bulan Maret kemarin. Tidak mungkin membahas di bulan April, kecuali ada diskresi. Karenanya kami meminta petunjuk kepada gubernur Jatim, supaya ada diskresi," tegas Itqon.

Kabupaten Jember merupakan satu daerah di Jawa Timur yang belum memiliki Perda APBD tahun 2020. Artinya Kabupaten Jember tidak memiliki APBD tahun anggaran 2020 hasil kesepakatan antara bupati dan DPRD Jember.

Di sisi lain, saat ini pemerintah pusat meminta adanya 'refocussing' anggaran untuk penanganan wabah Virus Corona ATAU cOVID-19di masing-masing daerah. Itqon meyakini ketika APBD hasil pembahasan bersama bisa dibahas, maka penganggaran khusus penanganan wabah Covid-19 bisa dilakukan.

Saat konferensi pers perihal penanganan pandemi Covid-19 di Pendapa Wahyawibharagraha, Jember, Rabu (1/4/2020), Bupati Jember Faida tidak memaparkan perihal anggaran penanganan Covid-19 tersebut. Faida hanya menyinggung sedikit tentang skema bantuan untuk pelaku UMKM di Jember.

"Nanti akan ada bantuan untuk PKL, pedagang kantin yang sekolahnya tutup. Semoga dalam waktu dekat bisa dieksekusi," ujar Faida.

Skema bantuan juga akan diberikan kepada penjahit. Pelaku usaha menjahit ini, kata Faida, sudah mengikuti Kongres Penjahit beberapa waktu lalu. Mereka yang awalnya diminta menjahit baju seragam untuk anak sekolah kurang mampu, dan yatim piatu, kini akan dialihkan untuk menjahit alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis. Ongkos pembuatan APD itu akan ditanggung oleh Pemkab Jember. (Sri Wahyunik/Tribunjatim.com)

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved