Dana Transfer Dipangkas Pusat, Bupati Jember Optimis Ada Kompensasi, DPRD Minta Pemkab Inovatif

Poin penting:

• Dana transfer pusat ke Kabupaten Jember tahun anggaran 2026 dipangkas hingga Rp270 miliar, berdampak pada penurunan APBD dari Rp4,7 triliun menjadi Rp4,5 triliun.
• Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut pemotongan DAK dan DAU merupakan kebijakan nasional, namun optimistis akan ada kompensasi berupa peningkatan bantuan pusat seperti Banpres dan program kementerian.
• Ketua DPRD Jember Ahmad Halim meminta Pemkab lebih inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran serta fokus pada pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER- Dana Transfer Pusat untuk Kabupaten Jember, Jawa Timur dipangkas hingga Rp 270 miliar di tahun anggaran 2026.

Kondisi ini menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dalan penyusunan fiskal pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan pemotongan dana transfer, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan kebijakan nasional. Sehingga semua daerah di Indonesia pasti terdampak. .

Menurutnya, ada alasan sendiri dengan kebijakan pemotongan dana transfer itu, karena pemerintah pusat juga memberikan kompensasi lain untuk daerah.

"Kalaupun DAK sama DAU berkurang, Insyaallah saya akan berupaya bantuan-bantuan seperti Banpres yang turun ke Jember akan semakin besar," ujarnya, Rabu (8/10/2025).

Dia menilai akan banyak kementrian menurunkan program di Kabupaten Jember untuk pembangunan. Supaya tidak merepotkan pemerintah daerah.

Baca juga: Dana Transfer Dipotong Pusat, Ketua DPRD Lumajang Minta Warga Sadar Bayar Pajak

"Contoh adanya peningkatan alokasi dana untuk pembangunan fisik sekolah tahun ini yang akan terus meningkat," ulas pria yang akrab disapa Gus Fawait ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim meminta, Pemkab Jember lebih inovatif dalam membelanjakan anggaran ditengah menurunkannya dana transfer.

"Penurunan dana transfer ini menuntut Pemkab Jember untuk lebih inovatif dan efisien dalam mengelola keuangan daerah," tanggapnya.

Berkurangnya dana transfer ini mengakibatkan APBD Jember 2026 menyusut, dari Rp 4,7 triliun jadi Rp 4,5 triliun.

"Kreativitas dan efisiensi menjadi kunci agar Jember tetap bisa tumbuh meski dengan keterbatasan anggaran," ucap politisi Partai Gerindra ini.

Halim meminta, Pemkab Jember untuk fokus pada fiskal anggaran pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat. Serta memperketat pos belanja yang kurang prioritas.

"Mengevaluasi ulang belanja operasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar efisien tanpa mengganggu pelayanan publik. Mengingat pembahasan APBD 2026 akan dimulai minggu ini," tuturnya.