Virus Corona di Surabaya
Pemkot Surabaya Mulai Alihkan Anggaran Dinas untuk Tangani Pandemi Corona
Pemkot Surabaya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) mulai melakukan rasionalisasi anggaran.
Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Yoni Iskandar
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) mulai melakukan rasionalisasi anggaran.
Mereka mengalihkan anggaran Pembangunan kota yang tidak mendesak untuk penganganan musibah virus Corona atau Covid-19.
Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Kota Surabaya Maria Ekawati Rahayu menyebutkan bahwa ada dua pengadaan lahan untuk dua proyek yang tak jadi direalisasikan tahun 2020 ini. Anggarannya akan dialihkan untuk penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19.
"Hanya pengadaan tanah untuk Makam Waru Gunung yang tetap berjalan. Penganggaran untuk proyek lain akan kami alihkan untuk penanganan virus Corona atau Covid-19," jelas Yayuk, panggilan Maria Ekawati Rahayu, Jumat (10/4/2020).
Untuk pengadaan lahan rencana Pembangunan makam itu dinilai mendesak dan tetap direalisasikan. Namun proyek besar lain yakni Pembangunan lapangan olahraga dan Park and Ride ditunda realisasinya.
Untuk membangun dua proyek itu juga membutuhkan pengadaan lahan. Karena musibah corona, keduanya dipastikan tidan direalisasikan pengadaan lahannya tahun anggaran 2020 ini. Tidak ada belanja modal untuk keduanya.
Hasil rapat online sebelumnya dengan Komisi A DPRD Surabaya, DPBT meyampaikan akan merasionalisasi anggaran senilai Rp 172 M untuk program penanganan virus Corona atau Covid-19. Ratusan miliar anggaran ini akan dialihkan untuk menangani dampak pandemi corona di Surabaya.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Fathur Rohman menyebutkan bahwa sudah seharusnya dilakukan rasionalisasi anggaran APBD 2020. Apalagi dalam rapat paripurna yang dilakukan secara online dengan Teleconfrence, Wali Kota Surabaya Tri Rismharini dan DPRD sepakat menganggarkan khusus untuk penanganan musibah corona.
"Saat ini juga banyak pekerja yang dirumahkan. Belum lagi warga yang akan kesulitan ekonomi karena dampak corona juga harus mendapat bantuan. Anggaran harus dialihkan," kata Fathur.
Namun Imam Syafi'i, anggota Komisi A yang lain menekankan agar semua komposisi anggaran di semua OPD harus dilakukan rasionalisasi untuk penanganan corona. "Semua tekstur anggaran di semua OPD harus dialihkan," katanya.
• Negoisasi Arema FC Putri-Sheva Imut Bak Kasus Makan Konate Jilid 2, Nilai Kontrak Lebihi 100 Persen
• UTBK SBMPTN 2020 Hanya Tes Potensi Skolastik Imbas Pandemi Corona, Lihat Jadwal Pelaksanaannya
• Pandemi Covid-19 Membuat Cemas? Tak Perlu Khawatir, Coba Lakukan 4 Hal Ini yang Disarankan Psikolog
Program-program yang belum dijalankan dan tidak urgen harus dialihkan. Sementara jika memang tak urgen dan sudah dianggarkan tahun ini harus ditunda. Menurut Imam, Anggarannya digeser atau dialihkan untuk penanganan corona yang memerlukan anggaran besar.
Imam menegaskan bahwa yang lebih penting adalah semua anggaran untuk penanganan corona harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Dalam membuat program, Pemkot tidak mengedepankan sisi kecepatan dan efisiensi tapi juga harus tepat dan hasilnya bisa diukur," kata Imam. (Faiq/Tribunjatim.com)