Virus Corona di Batu

Pemkot Batu Anggarkan Rp 102 Miliar Untuk Covid-19, Transparansi Anggaran Harus Ditunjukkan

Sekadar informasi, Pemkot Batu telah menganggarkan Rp 102 M untuk menanggulangi dampak bencana non alam yakni virus Corona atau Covid-19..

Penulis: Benni Indo | Editor: Yoni Iskandar
TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko dan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso. 

 TRIBUNJATIM.COM, BATU - Penyaluran bantuan kepada warga terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19, selain harus tepat sasaran juga harus transparan.

Hal itu untuk menghindari potensi penyelewengan anggaran. Sekadar informasi, Pemkot Batu telah menganggarkan Rp 102 M untuk menanggulangi dampak bencana non alam, yakni virus Corona atau Covid-19.

Laporan Surya belakangan ini, banyak pihak yang menyalurkan bantuan. Mulai dari pemerintah, anggota DPRD Batu, organisasi masyarakat, komunitas, hingga perkumpulan keagamaan. Bantuan ada yang berbentuk uang, juga ada yang berbentuk barang.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Batu, M Chori mengatakan bahwa untuk menghindari duplikasi atau tumpang tindih penerima bantuan, sedang dilakukan pendataan mulai tingkat RT/RW.

Warga yang menerima bantuan juga harus menunjukkan surat KK, kemudian datanya diverifikasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan selanjutnya dicek ulang oleh Dispendukcapil. Setelah dipastikan, akan diproses oleh Dinsos.

DD Diatas Rp 1,2 M Wajib Geser 25-35 Persen Anggaran untuk Corona, 19 Pemdes Kota Batu Bergerak

UPDATE CORONA di Dunia Senin 20 April, Kematian di Amerika Capai 40.495, Total Kasus Global 2,4 Juta

Puluhan Job Musisi Tuban Batal Terimbas Corona, Putar Otak: Fokus Jasa Cipta Lagu dan YouTube

"Dapat kami sampaikan Pemerintah Kota Batu memberikan tiap KK sebesar Rp 1 juta. Maka bagi warga kurang mampu yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi, apabila nilainya kurang dari Rp 1 juta akan menambah kekurangan atau selisihnya. Supaya nilainya sama dengan yg diberikan oleh Pemkot Batu yaitu sebesar Rp.1 juta," terang Chori kepada Tribunjatim.com.

Aktivis Malang Corruption Watch (MCW), Janwan Tarigan dalam keterangannya mendesak agar Pemkot Batu transparan terhadap anggaran yang telah dikumpulkan.

"Pemkot Batu penting dan memang menjadi suatu keharusan untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan penanganan virus Corona atau Covid-19," ujarnya.

Transparansi juga sebagai instrumen membangun kepercayaan di masyarakat. Selain itu, masyarakat Kota Batu dapat mengawal setiap prosesnya untuk menekan peluang korupsi.

"Sejauh ini, MCW mempertanyakan kejelasan sektor Jaringan Pengamanan Sosial yang dianggarkan, bagaimana keberpihakannya kepada rakyat? Selain itu, apa saja program dalam sektor Jaringan Pengaman Sosial tersebut? Tentu semua harus dibuat jelas, agar uang rakyat dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat," tegasnya kepada Tribunjatim.com.

MCW mendesak agar Pemkot Batu melakukan pemetaan akurat terhadap Masyarakat Kota Batu terdampak Covid-19 secara keseluruhan mengingat masyarakat terdampak virus Corona atau Covid-19 tidak hanya 30.000 KK saja. Kemudian memprioritaskan anggaran untuk sepenuhnya bagi kebutuhan prioritas masyarakat, seperti kebutuhan pangan, keperluan medis dasar, masker, vitamin, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

"Mempergunakan uang rakyat sepenuhnya untuk kebutuhan rakyat, bukan untuk keinginan elit semata," harapnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga desa yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan diberikan di seluruh daerah.

Bantuan diberikan senilai Rp 600 ribu per KK bagi warga terdampak dari tiap Pemerintah Desa. Sedangkan Pemerintah Kota Batu menanggulangi pandemi Covid-19 dengan menyalurkan uang senilai Rp 1 juta per KK, sementara bantuan beras dari Dinas Ketahanan Pangan Batu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved