Bansos Kedua untuk Masyarakat Kurang Mampu di Sidoarjo Bakal Cair sebelum Hari Raya Idulfitri 2020

Laporan Wartawan TribunJatim.com, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Pendistribusian bantuan sosial kedua untuk masyarakat kurang mampu di Sidoarjo bakal dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri 2020. Yakni bantuan senilai Rp 150.000 seperti yang beberapa waktu lalu sudah disalurkan.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adhi, bantuan sosial (bansos) untuk warga kurang mampu pada tahap awal sudah terdistribusikan semua.

"Pendistribusian tahap kedua, kami usahakan sebelum hari raya sudah selesai semua," kata Tirto Adhi seusai rapat dengan Komisi D DPRD Sidoarjo, Rabu (13/5/2020).

Jika tahap pertama bantuan berupa sembako, rencananya tahap kedua ini dicairkan dalam bentuk uang.

Rp 150.000 dibagikan untuk setiap warga yang berhak.

Pihaknya berharap, pendistribusian bantuan ini bakal berjalan lancar, dan bisa membantu warga kurang mampu menjelang Hari Raya Idulfitri 2020.

Menurut Tirto Adhi, pihaknya juga telah mengajukan usulan kepada Pemkab Sidoarjo untuk menambah lagi Bansos Jaring Pengamanan Sosial tersebut.

• Dukung Penerapan PSBB Tahap Kedua, Adam Rusdi Berikan Bantuan APD ke Polresta Sidoarjo

Jika awalnya direncanakan dua kali, pihaknya mengajukan tambahan satu kali lagi, menjadi tiga kali pendistribusian bansos untuk warga kurang mampu.

Harapannya, bantuan tahap ketiga tersebut nantinya bisa direalisasikan dengan bantuan lansung tunai (BLT) alias dalam bentuk tunai seperti bantuan kedua.

Namun, untuk bantuan ketiga nilainya diajukan bertambah, menjadi Rp 200.000 untuk setiap penerima yang jumlahnya mencapai sekitar 135.000 warga.

"Usulan kami, untuk tahap ketiga kita naikkan nilainya menjadi Rp 200.000. Jika ditotal, Rp 200.000 kali 135.000 penerima, nilainya sekira Rp 27 miliar," urainya.

• Diterpa Badai Covid-19, Pengusaha Travel di Surabaya Banting Setir Jualan Masker

Dalam kesempatan yang sama, BLT juga mengatakan, saat ini sudah ada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Sidoarjo juga yang turun.

Namun baru satu kecamatan. Yakni Kecamatan Sukodono yang telah mencairkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

"Nilainya Rp 600.000 dan diterima selama 3 bulan. Pada Mei, Juni, dan Juli," ucapnya.

Semua bantuan tersebut diberikan untuk warga miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Dirinya menjelaskan, saat ini terdapat tiga kelompok terkait klasifikasi warga miskin tersebut. Warga miskin, warga rentan miskin, dan warga terdampak.

• Berbagi Kebutuhan Lewat Lumbung Pangan, Warga Kota Batu Diperbolehkan Ambil Secukupnya, Gratis!

Di sisi lain, dalam rapat yang digelar Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Dinas Sosial dan Dispenduk Capil, dewan mengkritisi soal carut marut bantuan.

Ketua Komisi D Dhamroni Chudlori menuturkan, saat ini data penerima bantuan yang dari pemerintah dengan kondisi di lapangan dinilai tidak sesuai.

Sebab banyak masyarakat yang sebenarnya tergolong mampu ikut terdaftar sebagai penerima bantuan.

Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Sidoarjo tersebut menghasilkan beberapa poin, salah satunya ialah akan membentuk tim verifikasi dan validasi data.

Tim tersebut akan bertugas menyisir di desa-desa untuk mendata ulang masyarakat yang tergolong warga miskin.

"Tugasnya melakukan verifikasi di lapangan yang tadi sudah diakui oleh Pendamping PKH yang sebetulnya mereka sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan, tetapi mereka tidak mengundurkan diri, sehingga harus dilakukan pembaruan data," kata Dhamroni Chudlori.

• Kapolresta dan Wakil Bupati Sidoarjo Ikut Rapid Test di Drive Thru Waru, Begini Hasilnya

Mengenai kapan tim tersebut akan mulai aktif, politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan akan segera merekomendasikannya.

Dewan berharap jangan sampai ada warga dengan kategori tidak mampu yang tidak tercover bantuan yang sudah disediakan pemerintah.

"Kalau perlu kita juga akan dukung anggaran yang dibutuhkan untuk aplikasi yang terintegrasi antar OPD itu untuk verval (verifikasi dan validasi), karena secara otomatis butuh piranti seperti itu, jadi kita akan dukung untuk mengakhiri carut marutnya data miskin di Sidoarjo," tegasnya.

• Rapid Test untuk Anggota DPRD Sidoarjo Kembali Digelar, Hasilnya Lagi-lagi 2 Orang Reaktif Covid-19

Tentang persoalan ini, Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Tirto Adhi, menyampaikan, pihaknya memakai data yang dirilis oleh Kemensos.

Menurutnya, kebanyakan data yang telah dirilis tersebut merupakan data lama.

"Sehingga tidak sinkron dengan data yang diajukan Dinsos kabupaten yang notabennya berasal dari data kelurahan. Kita sudah undang TKSK dan Forum Kepala Desa untuk kembali melakukan verval data ini, mudah-mudahan bisa segera selesai," ujarnya.

Editor: Dwi Prastika