Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Virus Corona di Jawa Timur

Tak Semua Daerah Siap New Normal Life, Nasdem Jatim: Fokus Turunkan Tingkat Penularan Dulu

DPW Nasdem Jawa Timur mendukung program pemerintah yang mulai bersiap untuk menerapkan New Normal Life.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Yoni Iskandar
TRIBUNJATIM.COM/GALIH LINTARTIKA
Sekretaris DPW Nasdem Jawa Timur Aminurokhman 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPW Nasdem Jawa Timur mendukung program pemerintah  yang mulai bersiap untuk menerapkan New Normal Life.

Menurut Sekretaris DPW Nasdem Jatim, Aminurokhman, New Normal Life harus segera diberlakukan melihat vaksin untuk virus Sars Cov-2 yang belum kunjung ditemukan hingga saat ini.

"Kalau data World Health Organization (WHO) bisa saja 2 tahum pandemi ini belum selesai sebelum vaksinnya ditemukan. Kalau tidak mulai new normal tentu ini akan berat bagi negara, baik bagi recovery sosial maupun recovery ekonomi," kata Aminurokhman kepada TribunJatim.com, Sabtu (30/5/2020).

Namun begitu, tidak semua daerah bisa menerapkan New Normal Life. Pemerintah harus melakukan klasterisasi kabupaten/kota berdasarkan tingkat penularan virus Corona atau Covid-19.

Kemarahan Risma Soal Mobil PCR Merembet ke Cekcok Partai, PDI Perjuangan dan Partai Golkar Berdebat

Usai PSBB Malang Raya, Besok Kota Malang Mulai Memasuki Masa Transisi Menuju Masa New Normal

Wali Kota Surabaya Beber Hasil Rapid Tes Massal Bersama BIN, Ini Hasilnya

"Kalau sudah landai dan sudah zero case itu new normal bisa disiapkan," kata Anggota DPR RI dari Dapil Jatim II ini kepada TribunJatim.com.

"Untuk Jawa Timur, daerah Surabaya Raya belum lah, karena di Kota Surabaya masih terjadi peningkatan (kasus Covid-19) yang cukup signifikan. Fokus penurunan dulu, kasusnya harus stagnan dulu sebagai indikasi siap new normal," lanjutnya.

Aminurokhman juga menilai, penerapan New Normal Life ini tidak bisa tiba-tiba diterapkan, melainkan butuh sosialisasi dan regulasi yang disiapkan terlebih dahulu agar bisa diadaptasikan oleh perilaku masyarakat.

"Harus dirumuskan juga regulasinya oleh pemerintah daerah seusai kondisi di daerahnya. Bisa berupa Perbup atau Perwali," kata mantan Wali Kota Pasuruan dua periode ini.

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved