Golkar Sindir Keras Aksi Risma Marah Besar Soal Mobil PCR: Malu Dilihat Warga, Politisi PDIP Membela

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Aksi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini / Risma marah besar terkait mobil PCR berbuntut panjang.

Partai Golkar langsung bereaksi dan menyampaikan sindiran keras terhadap aksi marah besar yang dilakukan Risma sebagai seorang pejabat publik tersebut.

Namun, kemarahan Risma soal mobil PCR dibela politisi PDIP yang pasang badan. Risma adalah Wali Kota Surabaya yang juga salah satu Ketua DPP PDIP. 

Simak berita selengkapnya:

• DPRD Jatim Minta Wali Kota Risma Tak Perlu Marah: Mobil Memang Bukan Diberikan untuk Kota Surabaya

• Dituntut Libatkan Saputri dan Dory di Konser Kenang Didi Kempot, Yan Vellia Bereaksi: Saya Kuasa Apa

Golkar di DPRD Jatim memberikan tanggapan atas polemik Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dengan Pemprov Jatim terkait mobil PCR .

Kodrat Sunyoto, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim mengatakan seorang kepala daerah seharusnya tidak perlu marah dalam menghadapi sebuah masalah.

"Bicara baik-baik kan bisa. Malu dilihat masyarakat (warga),” ujar Kodrat, Sabtu (30/5/2020).

• BERITA TERPOPULER JATIM: Wali Kota Risma Marah Kisruh Mobil PCR hingga Jasad Pria di Trotoar Blitar

• Kemarahan Risma saat 2 Mobil PCR Malah Dialihkan ke Daerah Luar Surabaya: Saya Ngemis-ngemis

Fraksi Golkar telah mengonfirmasi sejumlah pihak terkait masalah mobil PCR tersebut.

Menurut Kodrat, mobil tersebut adalah bantuan dari BNPB untuk Pemprov Jatim.

Kodrat menjelaskan bahwa pada 11 Mei 2020, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajukan surat permohonan kepada BNPB.

Isinya, Pemrov meminta bantuan 15 unit mesin RT-PCR dan 3500 Catride untuk rumah sakit yang menangani pasien virus Corona ( Covid-19 ).

Kemudian, BNPB mengabulkan permohonan tersebut dengan mengirimkan dua unit mobil.

Sehingga, Pemrov pun menggunakan mobil itu untuk melakukan test massal Covid-19 di sejumlah titik di Jatim.

“Mobil tersebut memang bukan untuk diberikan ke kota Surabaya. Namun, untuk Pemprov yang bisa digunakan di seluruh Jawa Timur termasuk Surabaya,” ujarnya.

Menurutnya, sikap emosional yang viral di medsos justru akan menggiring opini lain masyarakat.

"Pemkot dan Pemprov harus sinergi untuk segera menurunkan jumlah penderita Covid-19 di Jatim ini. Jangan sampai pemimpin bertengkar, rakyat jadi korban,” ingatnya.

Sebelumnya, dua mobil laboratorium dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) digunakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur untuk daerah lain di luar Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tiba-tiba naik pitam begitu mendengar kabar bahwa mobil laboratorium PCR bantuan dari BNPB tidak dapat digunakan oleh Pemkot Surabaya.

• VIRAL Warga Jual Paket Bantuan Sembako, Kisah Sedih di Baliknya Terkuak, Telanjur Dihujat: Ibu Sakit

Padahal, menurut Risma, dirinya secara langsung telah berkoordinasi dan menghubungi berbagai pihak yang telah dimintai bantuan untuk mendatangkan mobil laboratorium tersebut. Menurutnya, mobil itu sedianya diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya.

Bahkan, ia melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Saat itu, Risma juga menunjukkan bukti chat WhatsApp antara dirinya dengan Doni.

Sebuah video Risma yang marah besar pun beredar. Ia terlihat berbicara dengan seseorang melalui telepon ketika mendengar 2 mobil PCR dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan.

Dalam potongan video tersebut, Wali Kota Surabaya itu terdengar menyebut dua mobil itu untuk penanganan Covid-19 di Surabaya.

"Kalau mau memboikot jangan begitu Pak caranya. Saya akan ngomong ke semua orang," kata Risma kepada orang yang berkomunikasi dengannya melalui telepon.

"Pak...Saya tidak terima... betul saya tidak terima. Saya dibilang tidak bisa kerja. Siapa yang tidak bisa kerja sekarang. Kalau ngawur nyerobot gitu, siapa yang tidak bisa bekerja," tukas Risma lagi. 

• Pemprov Jatim Kuak Kronologi Soal Mobil PCR yang Bikin Wali Kota Risma Marah, Ada Pesan Tak Sampai

• Liburan Berdua ke Afrika, Irwan Mussry Kenalkan Istrinya ke Bule Bukan sebagai Istri, Maia: Bosku?

• Kisruh Mobil PCR Dialihkan sampai Risma Marah Besar, Pemprov Jatim Buka Suara, ini Kronologinya

Politisi PDIP Membela

Sorotan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto itu pun langsung ditanggapi Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur menyebut kemarahan Risma soal pengalihan mobil PCR adalah hal wajar.

"Teman Golkar bilang, apa Bu Risma tidak malu dilihat masyarakat ketika marah? Saya bilang, bagi PDI Perjuangan, kita tidak mengenal malu untuk membela rakyat," tegas anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono di Surabaya, Sabtu, (30/5/2020).

"Justru, kita malu kalau lebih membela kepentingan politik dukung-mendukung daripada membela rakyat,” ujar Denny melanjutkan.

Kemarahan Risma dinilai Deni Wicaksono cukup berdasar mengingat mobil laboratorium tes PCR semula dijadwalkan untuk Surabaya. Namun, tiba-tiba dialihkan oleh Pemprov Jatim ke daerah lain.

”Masyarakat sudah tahu rekam jejak Bu Risma dalam membangun Surabaya. Tipikal kepemimpinan PDI Perjuangan dan Bu Risma adalah berkorban untuk masyarakat," kata anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

"Jadi apakah salah jika Bu Risma membela rakyatnya? Rakyatnya sudah menunggu untuk tes tapi kemudian batal karena mobil dialihkan ke daerah lain," ucapnya.

Deni mengingatkan, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang merasakan susahnya rakyat.

"Surabaya semestinya diletakkan dalam aspek prioritas dan strategis oleh Pemprov Jatim," katanya.

"Pemimpin di Pemprov Jatim harus singkirkan ego. Ketika rakyat Surabaya disuruh menunggu berjam-jam kemudian tes batal, di saat itulah pemimpin harus tampil melawan ketidakadilan,” ujar dia.

Ucapan Deni Wicaksono mendapat tanggapan Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim, Adam Rusdi.

Politisi muda Partai berlambang pohon beringin ini meminta PDI P untuk bisa memisahkan peran Risma sebagai kader PDI P dan Wali Kota Surabaya.

"Kami mengkritik suul adab-nya Bu Risma (Wali Kota Surabaya). Bukan untuk mengkritisi statement rekan PDIP. Apa Bu Risma ini miliknya PDIP saja? Bukan milik orang Surabaya?," tegas Adam Rusdi di hari yang sama.

Adam kembali menegaskan bahwa Tri Rismaharini seharusnya bisa menjadi contoh masyarakat dalam menyelesaikan Covid-19.

"Kami mengkritisi Bu Risma sebagai Wali Kota Surabaya, karena Bu Risma milik warga Surabaya, bukan milik PDIP," katanya.

Adam yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim ini membeberkan, tidak pernah satu pun statemen Ketua Fraksi Golkar, Kodrat Sunyoto menyerang rekan partai lain.

"Perbedaan pendapat itu saling mengisi, bukan untuk saling menjatuhkan," paparnya.

Pihaknya menambahkan, sebagai panutan publik, dalam hal ini Wali Kota Surabaya sebagai simbol pemerintahan di Kota Pahlawan.

"Jadi, suul adab harus dijaga, apalagi sebagai panutan publik. Arek Suroboyo iku wani tapi santun," tegas Adam Rusdi.