Virus Corona di Kediri

Cara Kota Kediri Menuju Masa New Normal, Pelayanan Publik hingga Pasar Bakal Serba Online

Untuk melindungi masyarakat terhadap covid-19, kita perlu mengendalikan tempat kegiatan dan tempat perekonomian yang berpotensi menimbulkan kerumunan

Freepik
ILUSTRASI New Normal. Benarkah Indonesia Siap? 

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Kota Kediri telah mempersiapkan tahapan menuju era new normal.

Salah satunya mengeluarkan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Hiburan dan Perdagangan Dalam Rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease Tahun 2019.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyebutkan perlunya mengeluarkan Perwali karena covid-19 merupakan bencana non-alam sehingga wajib dilakukan penanggulangan agar tidak terjadi penyebaran yang makin luas dan peningkatan jumlah kasus.

"Untuk melindungi masyarakat terhadap covid-19, kita perlu mengendalikan tempat kegiatan dan tempat perekonomian yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Kita batasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang untuk menekan covid-19,” terangnya pada seminar dalam jaringan (online) dengan mahasiswa IAIN Kediri di Command Center Balaikota Kediri, Rabu (3/6/2020).

UPDATE CORONA di Situbondo Rabu 3 Juni, Positif Covid-19 Tambah 5 Kasus, Kluster Desa Olean

Dijabarkan bentuk pengendalian kegiatan yang dilakukan Pemeritah Kota Kediri diantaranya: pengelola bioskop, game store, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat serta tempat hiburan sejenis dan tempat wisata wajib tutup sementara selama pemberlakuan Status Tanggap Darurat covid-19.

Selain itu, pedagang kaki lima dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa RTH wajib menerapkan pemakaian masker bagi pedagang dan pembeli, mengatur jarak aman paling sedikit 1 sampai 2 meter, memenuhi ketentuan lokasi dan waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Seluruh tempat perdagangan baik pasar tradisional, toko, pusat perbelanjaan, rumah makan, restoran, cafe, wajib menjalankan protokol kesehatan yaitu melakukan disinfektan secara berkala pada tempat usaha, pemakaian masker bagi pedagang dan pembeli, menyediakan tempat cuci tangan, membatasi jumlah pengunjung sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah dalam keadaan normal, mengatur jarak aman, mengutamakan pemesanan secara daring serta membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai jam 22.00 WIB.

Kepala Sekolah asal Pacitan Terkonfirmasi Covid-19, Dindik Jatim Lacak Penularan di Acara Pelantikan

Satpol PP bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI melakukan pengawasan dengan melakukan patroli dan monitoring.

Bagi tempat usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi penutupan usahanya secara bertahap yaitu satu hari, tiga hari, apabila melanggar kembali hingga pencabutan izin usaha.

Bagi PKL dan sektor informal apabila melanggar akan dibubarkan kegiatannya. Sedangkan bagi pengelola pasar tradisional yang melanggar akan dikenakan sanksi penerbitan surat pembinaan dan selanjutnya dilakukan pembinaan.

Halaman
12
Penulis: Didik Mashudi
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved