Kawasan Lumpur Lapindo Sidoarjo Belum Layak Jadi Tempat Wisata, BHS: Statusnya Bencana Nasional

Laporan Wartawan TribunJatim.com, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Kawasan lumpur Lapindo Sidoarjo masih berstatus bencana.

Sehingga belum layak, bahkan kurang pantas, jika area bencana dimanfaatkan sebagai tempat wisata.

Demikian yang diutarakan Bakal Calon Bupati atau Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Sukartono (BHS), Rabu (3/6/2020).

"Lumpur masih terus menyembur, menurut riset ahli dari Australia dan Rusia diperkirakan sampai 25 atau 30 tahun," kata Bambang Haryo Sukartono.

Material semburannya disebut masih fluktuatif mencapai 60.000 sampai 100.000 meter kubik per hari.

Karenanya, Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS) masih tetap menanggulanginya dengan cara menyalurkan air dan terus menerus meninggikan dan mempertebal tanggul agar tidak sampai jebol.

• Kegiatan Ngaji di Ponpes Bumi Shalawat Sidoarjo Aktif Lagi per 24 Juni, Santri Masuk Harus Rapid Tes

Ketinggian tanggul saat ini mencapai di atas 12 meter dengan lebar 15 meter.

"Dan kawasan itu juga statusnya masih bencana nasional, masak dijadikan tempat rekreasi. Kan malah berpotensi bahaya bagi wisatawannya," ujar Bambang Haryo Sukartono.

Hingga saat ini, juga belum ada hasil kajian bawah permukaan tanah untuk seluruh wilayah peta terdampak.

Bahkan luas peta terdampak terus bertambah, sudah mencapai 1.300 hektare dari 640 hektare sebelumnya.

• Patroli Skala Besar di Sidoarjo, Lagi-lagi Warga Nongkrong saat Jam Malam PSBB Keciduk, Diedukasi

Kawasan itu juga dirasa masih berbahaya.

Di pusat semburan itu merupakan tempat pertemuan dua sesar atau patahan. Yakni Patahan Watukosek dan patahan Siring.

"Jika terjadi gesekan, berpotensi terjadi gempa. Kondisi itu kan tentu berbahaya," lanjut politisi Gerindra yang pernah duduk di Kursi DPR RI tersebut.

Karenanya, Bambang Haryo Sukartono menilai, belum pantas jika area bencana ini dijadikan kawasan wisata Geopark.

• 4 Hari Banjir Kepung Tanggulangin Sidoarjo, Air Tak Kunjung Surut, Warga Sambat Kulit Gatal-gatal

Selama kawasan bencana ini belum selesai, diharap tidak dicampuradukkan wisata dengan bencana. Karena menurutnya, hal itu sangat besar risikonya.

Tak hanya itu, wilayah sekitar yang berada di luar peta terdampak, selama ini juga disebut-sebut terus mengalami penurunan tanah.

Setiap bulan, terjadi penurunan sekitar 30 centimer.

"Menurut kami, penanganan lokasi bencana dan daerah sekitarnya itu jauh lebih penting daripada menjadikan kawasan ini sebagai daerah wisata," tandasnya.

• Angka Penularan Covid-19 di Sidoarjo Masih Tinggi, 1 Orang Terpapar Rata-rata Tularkan ke 4 Lainnya

Pemerintah harus melakukan perencanaan penanggulangan bencana berupa perencanaan kontijensi (contingency plan) untuk penanganan darurat jika terjadi bencana.

Juga dibutuhkan perencanaan yang baik seperti mitigasi bencana sekaligus informasi publik dan sosialisasi ke masyarakat sebagai upaya antisipasinya.

Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan alarm atau Early Warning System (EWS) untuk masyarakat di wilayah luar peta terdampak, yang jumlah penduduknya sangat padat.

• Tunggu Pedoman dari Kemendikbud, Pemkot Surabaya Belum Bisa Pastikan Kapan Tahun Ajaran Baru

Pengadaan EWS itu tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena semburan lumpur masuk bencana nasional.

"Karena itu, BNPB harus ada di sini bersama  tim SAR (badan rescue) guna menyelamatkan dan menolong masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi bencana," harapnya.

Editor: Dwi Prastika