Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19, KPU Rancang Debat Pilkada Serentak 2020 'Lebih Sunyi'

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tengah merancang tahapan Pilkada Serentak 2020 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Di antaranya, pelaksanaan debat yang akan dibuat tanpa mendatangkan massa pendukung.

Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam, mengutip penjelasan KPU RI mengatakan, mekanisme debat menjadi satu di antara tahapan di proses kampanye yang mengalami penyesuaian selama masa pendemi Covid-19.

"Nantinya, debat terbuka tidak menghadirkan undangan, penonton, dan atau suporter," kata Choirul Anam, mengutip rancangan Peraturan KPU saat dikonfirmasi TribunJatim.com di Surabaya, Kamis (4/6/2020).

Sebaliknya, debat publik/debat terbuka yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c tersebut hanya akan dihadiri oleh sejumlah pihak.

Di antaranya, calon/pasangan calon, anggota tim kampanye dalam jumlah terbatas, dan jajaran KPU sesuai wilayah kerja.

• KPU Rancang Regulasi Pilkada Serentak 2020 Tanpa Kampanye Akbar, Bakal Diuji Publik

Acara tersebut juga menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Corona ( Covid-19 ).

Ini sesuai standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi pemerintah.

Untuk bisa memfasilitasi masyarakat agar mengetahui jalannya debat, KPU akan menggandeng lembaga penyiaran dan media massa.

"Lokasi debat akan diselenggarakan di dalam studio lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta," kata Choirul Anam masih mengutip rancangan PKPU tersebut.

• Kantongi SK Kemenkumham, Partai Gelora Jawa Timur Siapkan Relawan untuk Tatap Pemilu 2024

Bahkan, apabila debat tak bisa disiarkan secara langsung, KPU juga menyiapkan alternatif siaran tunda.

"Siaran dapat dilakukan secara tunda oleh lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan," pungkas mantan Komisioner KPU Surabaya ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menjelaskan, penyelanggaraan Pilkada Serentak 2020, dengan protokol kesehatan.

Ia mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema dalam pelaksanan Pilkada Serentak.

Mulai dari tahapan pendataan hingga saat hari pencoblosan akan menerapkan protokol kesehatan. Termasuk kampanye, Tito Karnavian melarang adanya kampanye yang melibatkan banyak orang.

• Hitung Ulang Anggaran Pilkada Sidoarjo, Diprediksi Kurang Jika Pemungutan saat Covid-19 Belum Tuntas

Para calon kepala daerah dapat melakukan kampanye lewat media sosial.

"Kita ubah kampanye agar lebih banyak kampanye yang dilakukan tidak langsung. Bisa melalui sosial media, maupun media konvensional (media massa)," katanya.

"Bisa juga lewat live streaming, kampanye terbatas dengan penerapan physical distancing, tapi tidak ada kampanye jor-joran atau dipanggung ramai-ramai. Seperti itu tidak ada,” kata Tito Karnavian.

Selama ini, pelaksanaan debat kerap kali diwarnai dengan pengerahan massa. Misalnya, pada debat Pemilihan Gubernur 2018 lalu, KPU memberikan kuota sebanyak 150 undangan untuk tiap pasangan calon.

Selain pembatasan penonton di debat calon, KPU rencananya juga akan meniadakan kampanye akbar atau rapat terbuka.

• Tingkat Kesembuhan Covid-19 di Jawa Timur Meningkat, Kebanyakan Gejala Klinis Pasien Ringan-Sedang

Sebagai gantinya, KPU kini tengah menyiapkan pelaksanaan sosialisasi calon melalui alat peraga kampanye, media massa, hingga media sosial.

Hal ini pun mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik.

Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Fauzan Fuadi, menilai, pelaksanaan kampanye bisa lewat personal ke calon pemilih. 

Selain itu, bisa juga dengan memperbanyak debat kandidat yang menjabarkan program secara lebih matang dan lengkap.

"Pasti lebih mantap," kata Fauzan yang juga Ketua Fraksi PKB di DPRD Jawa Timur ini sebelumnya.

Editor: Dwi Prastika