PSBB Surabaya Raya
Detik-detik Nasib PSBB Surabaya Diperpanjang atau Tidak, Sikap 'Beda' Risma & Khofifah: Epidemiologi
Menjelang detik-detik nasib PSBB Surabaya diperpanjang atau tidak, sikap 'berbeda' ditunjukkan Wali Kota Risma & Gubernur Khofifah, sebut epidemiologi
Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Mujib Anwar
Sebab dalam menunu new normal harusnya penyebarannya di bawah 1. Kemudian dalam 14 hari terakhir harus ada penurunan angka penurunan kasus hingga 50 persen.
"Kemarin memang angka kesembuah Surabaya meningkat tajam. Ini akan menjadi pertimbangan juga. Lalu angka kematian juga. Dan angka penurunan penambahan kasus. Nanti ini yang dibahas dalam kajian epidemiologi," tegas Joni Wahyuhadi.
Attack Rate Surabaya Lebih Tinggi dari Jakarta
Untuk memastikan, apakah PSBB Surabaya Raya di tiga wilayah tersebut ( PSBB Surabaya, PSBB Sidoarjo, dan PSBB Gresik ) dilanjutkan atau tidak, penentuannya akan dilakukan, Senin (8/6/2020) hari ini.
Hal tersebut menjadi hasil rapat terbatas dari Forkopimda Jawa Timur bersama forkopimda tiga daerah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Minggu (7/6/2020) malam.
Dipimpin oleh Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono, rapat tersebut dihadiri oleh Wakapolda Jatim Brigjend Pol Slamet Hadi, Kasdam V Brawijaya Brigjend TNI Agus Setiawan dan juga para kepala daerah.
Tampak dalam pembahasan rapat tersebut Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, dan untuk Kota Surabaya diwakilkan oleh Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto.
Dalam pembahasan tersebut turut dibahas evaluasi penerapan PSBB di kawasan Surabaya Raya. Khususnya dari tinjauan kajian epidemiologi.
Mulai dari tren pertambahan kasus covid-19, tren kematian kasus covid-19 dan juga tren kesembuhan kasus covid-19 di tiga daerah Surabaya Raya.
Dalam rapat tersebut dengan turut hadir pula, Tim Advokasi PSBB & Survailans, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dr Windhu Purnomo.
Dalam pemaparannya, Windhu mengatakan bahwa angka kasus Surabaya Raya masih tinggi. Dimana attack rate Kota Surabaya masih 94,1. Artinya, setiap 100 ribu penduduk ada 94,1 orang positif.
Dikatakan Windhu hal ini harus menjadi pertimbangan besar, sebab jumlah ini lebih tinggi dibanding Jakarta yang hanya 60 angka attack ratenya.
“Attack rate ini harus diwaspadai dengan kondisi angka penularan yang seperti itu,” katanya.
Itu untuk Surabaya. Sedangkan untuk Kabupaten Gresik dan Sidoarjo angka masih lebih rendah. Dimana untuk Kabupaten Gresik angka attack rate nya adalah 15,8. Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo angkanya adalah 31,7.
Tidak hanya itu, Windhu juga menyampaikan analisa dari segi sosiolofi. Ia menilai bahwa sejauh ini penerapan protokol kesehatan masih lemah. Menurutnya kondisi itu membuat Surabaya Raya belum layak masuk tahapan transmisi atau pun new normal life.
“Pada masa PSBB saja tidak disiplin, apalagi pada masa new normal life, pasti banyak yang tidak bisa tertib," ujarnya.
Sementara itu Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan PSBB Surabaya Raya akan dilakukan besok atau Senin hari ini.
“Hari ini adalah rapat untuk mendengarkan apa yang diinginkan kabupaten kota dengan mempertimbangkan hal hal yang sifatnya epidemiologis maupun sosiologi seperti yang disampaikan Dr Windhu,” kata Heru.
Menurutnya besok akan ada penyampaikan usulan-usulan dari masing-masing kabupaten kota dalam kaitannya kelanjutan PSBB. Besok rapat ini akan dipimpin oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
“Keputusannya untuk berlanjut atau tidak akan disampaikan besok, yang rapatnya akan dimediatori ibu gubernur dan forpimda pemprov,” kata Heru.
Menurutnya keputusan menghentikan PSBB dan masuk ke transisi new normal dikambalikan ke Kabupaten Kota.
Bahkan menurut Heru, arahan gubernur menyebutkan bahwa dalam rapat besok, masing-masing pemda harus sudah membawa draft perwali dan perbup yang nantinya akan menjadi payung hukum penerapan transisi menuju normal atau nanti kesepakatan yang diambil.
Penyampaian usulan dari para kepala daerah juga akan disampaikan melalui mediasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah. (TribunJatim/Fatimatuz Zahroh/Yusron Naufal Putra)