Dinsos Kota Malang Akui 40 Persen Data Penerima Bansos Covid-19 Banyak yang Dobel untuk Tahap 1 & 2

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Rifki Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dobel data masih menjadi permasalahan yang kini sedang diselesaikan oleh Pemerintah Kota Malang terkait dengan penyaluran bantuan sosial pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Sosial Kota Malang, Penny Indriyani, membeberkan sebab utama terjadinya dobel data dalam penyaluran bantuan tersebut.

Awal mula dobel data tersebut terjadi ketika bansos dari Pemkot Malang senilai Rp 300 ribu disalurkan pada awal April 2020 lalu.

Data penerima bansos tersebut diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 1.666 orang.

Setelah itu, baru pada awal Mei, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan senilai Rp 600 ribu.

Dan ternyata, pendataan tersebut dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui data yang ada di DTKS.

• Wacana Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Lokal di Malang Utara Masih dalam Pembahasan

• Misa Sabtu Minggu di Gereja Kota Malang Bakal Dimulai 13 Juni, Protokol Kesehatan akan Dicek

"Itulah yang menjadi dobel data untuk tahap pertama. Dan itu belum lagi bansos dari Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk tahap satu dan dua dobel data terjadi sekitar 40 persen," ucap Penny Indriyani, Kamis (11/6/2020).

Setelah terjadi dobel data tersebut, pihaknya kemudian melakukan penyeleksian data melalui aplikasi SiBansos.

Di sana, Dinsos Kota Malang bisa melihat nama-nama penerima bansos yang dobel data.

Sehingga, pada penyaluran bansos tahap dua, warga penerima bansos yang sebelumnya dobel data tidak lagi mendapatkan bansos.

• Antisipasi Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19, Satgas Gabungan Kota Malang Siap Lakukan Pengamanan

• Polisi Lakukan Klarifikasi ke Anggota DPRD Tulungagung yang Ngamuk di Pendopo, Akan Gelar Perkara

Dan bansos tersebut diberikan kepada masyarakat penerima bansos lain yang masih belum mendapatkan bantuan.

"Ya seharusnya dari pusat itu menggunakan data yang update. Karena dari kami pendataan rutin kami lakukan, terakhir pada Oktober 2019 dan Januari 2020," ucapnya.

Selain itu, dalam penyaluran bansos tahap satu dan dua di Kota Malang, Dinsos juga banyak menemukan data orang meninggal, data yang tidak valid, maupun warga yang menolak untuk menerima bantuan.

• Alun-alun Kota Batu Bakal Dibuka Lagi, Pemkot Godok Protokol Kesehatan untuk Pengunjung

• Tentang Wacana Penutupan Pasar Lawang Malang, Rapid Test Ketiga Bisa Jadi Penentu Keputusan

Bantuan tersebut kata Penny Indriyani, kemudian dialihkan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan sesuai urutan di dalam datanya.

"Total ada 25 persen data yang invalid seperti itu. Dan kami memastikan, untuk tahap ketiga ini dobel data tidak akan terjadi lagi," tandasnya.

Editor: Dwi Prastika