Pemkab Tuban Raih Opini WTP Keenam Kalinya, Bupati Fathul Huda: Ini Harus Dipertahankan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Mochamad Sudarsono

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Pemerintah Kabupaten Tuban meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya.

Opini ini diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2019.

Opini diterima langsung oleh Bupati Tuban, Fathul Huda, dan Ketua DPRD Tuban, Miyadi, dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Senin (15/6/2020).

Fathul Huda mengatakan, dengan opini WTP dari BPK ini, berarti sistem administrasi dan akuntansi pemerintahan yang dipimpinnya berdasarkan penilaian BPK sudah berjalan dengan baik, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dijalankan dengan baik pula.

Fathul Huda juga berterima kasih kepada seluruh pegawai di lingkup Pemkab Tuban, serta masyarakat, atas dukungan yang selalu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

• Kabar Gembira, Warga Tuban Lahir 1 Juli Gratis Bikin SIM Baru, Begini Syarat Lengkap & Ketentuannya

• 1.559 Kampung Tangguh Dibangun hingga Pelosok Jatim, Tekan Angka Covid-19 yang Masih Dominan

Dia berharap, capaian ini ke depan dapat terus dipertahankan, namun yang lebih penting dari itu adalah bukan hanya predikat, tetapi harus dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. 

"WTP adalah bukti keseriusan Pemkab Tuban dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik, menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel demi mewujudkan masyarakat Tuban yang sejahtera. Ini harus dipertahankan dan saya bersyukur kembali menerima opini WTP keenam," ucap bupati yang berlatar belakang kiai itu.

Hadir pada kesempatan ini Kepala Inspektorat Kabupaten Tuban dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban.

• UPDATE CORONA di Tuban Minggu 14 Juni, Tambah 4 Pasien Positif, 2 Meninggal, PDP 81 Orang

• Banyak Masyarakat Tak Percaya Covid-19, Gugus Tugas Jawa Timur: Ini Tidak Main-main

Bersamaan dengan Kabupaten Tuban juga diserahkan LHP untuk Kota Mojokerto.

Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo Raharjo menyatakan, raihan opini WTP menunjukkan bahwa Pemkab Tuban telah menyelenggarakan prinsip akuntansi keuangan dengan baik.

Opini WTP dari BPK ini juga merupakan predikat paling baik dari hasil audit BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

"Adapun pemeriksaan berkala laporan keuangan yang dilaksanakan setiap tahun ini adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," terangnya.

• 175 Tenaga Kesehatan di Jawa Timur Terpapar Covid-19, 6 Orang Gugur, Kota Surabaya Terbanyak

• Dishub Kabupaten Tuban Bakal Tambah Starting Grid, Efektif Jaga Jarak Pengendara di Tengah Covid-19

Sementara itu, Kepala BPPKAD Kabupaten Tuban, Rini Indrawati, menambahkan, pada dasarnya raihan opini WTP ini adalah hasil kerja sama kolektif dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tuban.

"Saya ucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik ini sehingga dapat disusun LHP tepat waktu dan menghasilkan opini WTP seperti harapan kita bersama," tutup Rini Indrawati.

Mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19, acara penyerahan LHP BPK diselenggarakan secara singkat dengan memperhatikan protokol kesehatan yang diatur pemerintah, antara lain pengecekan suhu tubuh sebelum masuk Kantor BPK Jawa Timur, pemakaian masker, pengaturan tempat duduk dan menjaga jarak (physical distancing), serta peniadaan kontak fisik langsung.

Editor: Dwi Prastika