BPJS Kesehatan Jember

Pemerintah Berikan Subsidi Bagi Peserta PBPU Kelas III Mulai Juli 2020

Pemerintah menyubsidi iuran kepesertaan JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III mulai Juli 2020.

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Sudarma Adi
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
BPJS Kesehatan Jember 

TRIBUNJEMBER.COM, JEMBER - Pemerintah menyubsidi iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III mulai Juli 2020.

Subsidi tersebut diberikan menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020.

Pada Mei lalu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Pada Perpres No 64 Tahun 2020 itu ada kebijakan penyesuaian besaran iuran JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat).

UPDATE CORONA di Jember Rabu 17 Juni 2020, Tambah 9 Pasien Sembuh, 90 Orang Positif Covid-19

"Substansi dalam Perpres No 64 Tahun 2020 itu, ada tentang penyesuaian besaran iuran JKN-KIS, demi keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat kecil," ujar Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember Antokalina Sari Verdiana melalui konferensi pers virtual, Rabu (17/6/2020).

Dalam kebijakan anyar tersebut, PBPU atau mandiri yang ikut kepesertaan kelas III mendapatkan subsidi dari pemerintah. Iuran kepesertaan kelas I sebesar Rp 150.000 per bulan, kelas II sebesar Rp 100.000, dan kelas III sebesar Rp 42.000 per bulan.

Khusus untuk peserta kelas III, terang Anto, pemerintah bakal menyubsidi selisih iuran. Peserta cukup membayar Rp 25.500 dari iuran Rp 42.000.

"Dan sisanya sebesar Rp 16.500 akan disubsidi oleh pemerintah. Itu berlaku tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 nanti, peserta membayar Rp 35.000 dan sisanya Rp 7.000 akan disubsidi oleh pemerintah," tegas Anto.

Sementara itu, iuran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah tetap akan ditanggung 100 persen oleh negara. Nilai iurannya sebesar Rp 42.000.

Sedangkan iuran peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta. Aturannya lima persen dari upah batas paling tinggi Rp 12 juta, dengan skema pembayaran iuran 4 persen ditanggung pemberi kerja, dan 1 persen oleh peserta.

Terkait kebijakan iuran untuk PBI, lanjut Anto, menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial sehingga tidak lagi menggunakan pendekatan parsial dari PBI daerah.

Antokalina menambahkan, melalui Perpres No 64 Tahun 2020 merupakan kebijakan tanggap di masa pandemi Covid-19 yang diharapkan meringankan masyarakat yang menjadi peserta JKN-KIS.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved