Tegas, Dinas Pendidikan Jatim Bakal Lakukan Ini, Jika Temukan Pemalsuan Berkas dalam PPDB SMA/SMK

Dindik Jatim akan bersikap tegas melakukan pembatalan status siswa baru jenjang SMA/SMK negeri apabila ditemukan pemalsuan berkas.

TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Ilustrasi siswa SMA di Jawa Timur. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sulvi Sofiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim akan bersikap tegas melakukan pembatalan status siswa baru jenjang SMA/SMK negeri apabila ditemukan pemalsuan berkas pada surat keterangan domisili (SKD) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020.

Kepala Dindik Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyampaikan bahwa dari seluruh calon peserta didik baru yang mendaftar hanya 8 persen yang menggunakan SKD.

Sedangkan 92 persen lainnya menggunakan KK yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

"Kami akan melaksanakan sepenuhnya perintah Gubernur Jawa Timur untuk melakukan verifikasi secara teliti terhadap semua persyaratan dan akan mengambil tindakan tegas sesuai kewenangannya jika terdapat bukti konkret adanya pemalsuan dokumen persyaratan,"urai Wahid.

Gandeng Influencer dan Komunitas Digital, Pemkot Malang Gencarkan Sosialisasi Wajib Pakai Masker

Cemburu Buta Mahasiswa, 3 Tembakan Air Gun Nyasar ke Mantan Pacar, Anggota TNI Terlibat Ditendang

Tindakan tegas ini dapat berupa pembatalan status penerimaan calon peserta didik baru yang bersangkutan, selain konsekuensi hukum lain sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Sementara itu, terkait pagu sekolah yang berubah di tahap ketiga ini dikatakan Wahid karena penyesuaian total pagu siswa kelas X akibat hasil kenaikan kelas.

“Penyesuaian pagu sekolah dikarenakan terdapatnya siswa kelas X SMA negeri tertentu yang tidak naik kelas, yang baru saja diputuskan sekolah. Dengan demikian pagu sekolah yang telah diumumkan akan disesuaikan melalui pengurangan sejumlah siswa kelas X yang tidak naik kelas”, jelasnya.

Tidak Ada Produk Pertanian Terdampak Covid-19, Kementan: Ekspor Coklat, Kopi Tetap Jalan

Baru Dilantik, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Optimis Tigkatkan Pelayanan ke Masyarakat

Wahid mencontohkan jika pagu awal sebuah sekolah berjumlah 100, sementara ada tiga siswa kelas X di SMA tersebut yang tidak naik kelas, maka pagu akan disesuaikan menjadi 97.

“Seluruh penyesuaian pagu yang terjadi akibat siswa yang tidak naik kelas tersebut diumumkan secara transparan di website resmi PPDB Jawa Timur tahun 2020,"pungkasnya.

Halaman
123
Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Taufiqur Rohman
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved