Demo Mahasiswa Unidha Kota Malang
Rektor Unidha Kota Malang Tanggapi Demo Mahasiswanya: Kampus Hanya Mampu Beri Potongan SPP 30%
Rektor Universitas Wisnuwardhana tanggapi aksi unjuk rasa mahasiswanya, Kamis (2/7/2020). Prof Dr Suko Wiyono: kampus mampunya potong maksimal 30%.
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Hefty Suud
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Rektor Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Prof Dr Suko Wiyono tanggapi terkait aksi unjuk rasa mahasiswanya, Kamis (2/7/2020).
Ia menjelaskan memang kampus hanya bisa memberikan potongan SPP maksimal 30 persen.
Sebab jika sampai 50 persen, maka akan memberatkan operasional kampus karena harus membayar pegawai-pegawai.
• Pernikahan Berujung Duka, Pengantin Hamil Ambruk di Depan Altar Lalu Meninggal, Lihat Nasib Bayinya
• Tangis Laudya Cynthia Bella Sebelum Cerai di Depan Zaskia-Shireen, Mantan Emran: Kita Lagi Ada Ujian
"Maka atas tuntutan mahasiswa itu, kami buat kebijakan khusus sebagai dampak pandemi virus Corona ( Covid-19 )," jelas Rektor pada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/7/2020).
Dikatakannya, sebelum ada tuntutan mahasiswa, juga banyak yang minta mundur pembayaran SPP sampai ada rezeki.
Untuk persyaratan pemotongan SPP disebutnya persyaratan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan rekening listrik.
• Ucapan Lega Nagita setelah Laudya Cynthia Bella Umumkan Cerai, Raffi Minta Ditelepon: yang Terbaik
• BREAKING NEWS - Mahasiswa Unidha Malang Demo Tuntut 5 Hal: Hapus Uang Registrasi Bimbingan Skripsi!
SKTM dipilih sebagai pengukur.
"Kalau tidak pakai SKTM dari asal bagaimana kita tahu jika tidak mampu?" jawab dia.
Dipahami jika banyak orangtua terdampak pandemi sehingga diberikan skema pemotongan SPP itu.
Tak hanya mahasiswanya, BEM Malang Raya juga hendak bertemu dengan Aptisi (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) pada 8 Juli nanti di Unidha terkait dampak pandemi.
Dikatakan, mahasiswa minta dispensasi waktu saat pembayaran SPP tak hanya saat pandemi ini, tapi juga tiap semester ada.
Dikatakan dia, Unidha juga sudah mengajukan bantuan ke Pemkot Malang bersama Aptisi Malang, pihaknya mengajukan 1000 mahasiswa.
"Bentuk hibahnya apa belum tahu karena masih belum turun sampai sekarang," jelasnya. Mungkin ini karena proses verifikasinya panjang karena memakai anggaran negara.
Sedang yang lewat LL Dikti wilayah 7 Jatim juga telah disampaikan.
Yaitu untuk 1000 mahasiswa karena ada bantuan biaya kuliah dari Kemendikbud untuk PTS sebagai dampak pandemi buat mahasiswa.
