Breaking News:

DJP Manfaatkan Stimulus Pajak untuk Bantu WP Sektor Usaha di Tengah Pandemi Covid-19

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pemanfaatan stimulus pajak adalah membantu wajib pajak sektor usaha dalam menghadapi dampak Covid-19.

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak, Suryo Utomo. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pemanfaatan stimulus pajak adalah untuk membantu wajib pajak para sektor usaha dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Dalam hal itu pula pemanfaatnya berlaku hingga Desember 2020 dengan prosedur yang lebih sederhana, serta juga telah tersedia untuk lebih banyak sektor usaha.

Hal tersebut dikatakan langsung Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak, Suryo Utomo.

Penghasilan Pajak di Jatim Turun, Pencapaian PAD Jatim Sudah 67 Persen di Semester Pertama

DPRD Surabaya Soroti Sisa Anggaran APBD Hingga Kenaikan Pajak PBB

PHRI Malang Minta Pemkot Bebaskan Pajak hingga Akhir 2020, Operasional Hotel New Normal Terbatas

"Jadi untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19, maka kami melakukannya dengan memanfaatkan stimulus pajak dan adanya hal ini pula maka kini tersedia ataupun tertujukan untuk lebih banyak sektor usaha serta dapat dimanfaatkan hingga Desember 2020 dengan prosedur yang lebih sederhana," jelas Suryo, Senin (20/7/2020).

Terkait detail perluasan dan perubahan prosedur pemberian fasilitas tersebut, Suryo menjelaskan meliputi, Insentif PPh Pasal 21, Insentif Pajak UMKM, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25 dan Insentif PPN.

Dan tentang Insentif PPh Pasal 21 sendiri pada perluasan dan perubahan prosedur pemberian fasilitas itu, lebih lanjut Suryo mengatakan, bahwa karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah.

"Jadi karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja, tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai," jelasnya.

Dan, masih kata Suryo, apabila wajib pajak memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk semua cabang.

Suryo juga menambahkan, sejatinya fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 1.062 bidang industri dan perusahaan KITE.

Dikatakannya pula, bahwa adanya detail perluasan dan perubahan prosedur pemberian fasilitas itu yang tekait pemanfaatan stimulus pajak, telah berlaku sejak hari Sabtu (18/7/2020) kemarin.

Penulis: Fikri Firmansyah
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved