DPRD Surabaya Soroti Sisa Anggaran APBD Hingga Kenaikan Pajak PBB

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Surabaya menyoal dan menyoroti sisa anggaran APBD 2019 yang tergolong tinggi. Dari total APBD Kota Surabaya Rp 9,4 triliun, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD mencapai Rp 802,8 miliar.

Efektivitas dan kinerja Pemkot Surabaya dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipertanyakan. Padahal semakin maksimal penyerapan anggaran semakin besar harapan melayani masyarakat.

"Mohon wlali kota menjelaskan," kata Ibnu Sobir, dari Fraksi PKS saat sidang paripurna di DPRD Surabaya dengan agenda pandangan umum pertanggungjawaban atas pelaksanan anggaran dan belanja daerah 2019, Rabu (15/7/2020).

Jika sisa anggaran itu dalihnya untuk penghematan juga harus dijelaskan. Termasuk berapa persen yang Program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mampu mengelola anggaran dengan baik.'

Fraksi PKS menyebut ada SILPA untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 23,8 miliar. Fraksi ini mempertanyakan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Apakah dana ini sangat dinantikan sekolah. Kenapa dan ada dimana, di sekolah swasta atau negeri.

Juga dipertanyakan menanyakan kontribusi pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta sepanjang Tahun Anggaran 2019. Berapa rincian objek beserta nilainya karena berkaitan dengan penambahan aset Pemerintah Kota.

"Mengenai kenaikan pajak PBB yang sudah terlanjur juga harus dicarikan solusi. Pendapatan dari PBB sendiri sekitar Rp 1,2 triliun. Jangam sampai ada selisih;" kata Sobir.

• Pekerja Luar Kota Bawa Surat Bebas Corona, Pemkot Surabaya Bakal Monitor Ketat di Terminal & Stasiun

• Tiket.com Luncurkan Fitur Tiket Flexi Untuk Pemesanan Pelanggan yang Bisa Tanpa Penentuan Tanggal

• Obrolan Janggal Editor Metro TV dan Pacar sebelum Tewas, Impian Menikah Kini Kandas, Suci: Ngawur

Hal yang sama disampaikan Bachtiar Rifai dari Feqksin Gerindra. Namujn pemkot diminta tidak mengbil jalan pintas karena ingin naik pendapatannya tiba-tiba menaikkan PBB.

"Formula pendapatan besar memang dari PBB," katanya.

Gerindra menyorot khusus soal sentra PKL yang sepi. Pedagang malah merugi.

"Selain itu, eman. Di balik taman yang indah banyak kampung kumuh. Seperti di sekitaran Terminal Joyoboyo dan KBS. Sementara masuk Rusunawa antre." kaga Bachtiar.

Dalam sidang paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD AH Tony. Hadir Wali Kota Risma dan sejumlah kepala OPD. Peserta sidang dibatasi dan hanya juru bicara.

Sidang ini dihadiri semua Fraksi di DPRD. Mulai fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PSI, Fraksi Demokrat NasDem, dan Fraksi PAN-PPP.

Sidang paripurna akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi. (Faiq/Tribunjatim.com)