Wacana Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi, Dewan Pendidikan Jatim: Mendikbud Tak Konsisten

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sulvi Sofiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wacana pembelajaran tatap muka yang dikeluarkan Mendikbud, Nadiem Makarim, mendapat pro kontra di kalangan stakeholder pendidikan.

Salah satunya Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Akhmad Muzakki.

Menurut dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UIN Sunan Ampel Surabaya ini, kebijakan tersebut tidak konsisten.

Pasalnya, kewenangan pembukaan sekolah diserahkan kepada pemerintah daerah.

"Ini yang nggak konsisten. Persoalan strategis ini justru diserahkan ke daerah. Nanti kalau ada apa-apa daerah yang kena. Sudah seharusnya Mendikbud mengambil kebijakan yang sangat hati-hati dengan konsistensi yang sangat kuat. Jangan kemudian, diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah dengan indikator yang agak longgar," tegasnya, Minggu (9/8/2020).

Apalagi sebelumnya kewenangan kebijakan pembelajaran diserahkan ke pusat melalui SKB 4 menteri.

• Tanggapi Wacana Sekolah Tatap Muka, Joni Wahyuhadi: Harus Ada Prakondisi Protokol Kesehatan

Sekarang berubah lagi dengan kebijakan daerah zona kuning boleh membuka pembelajaran tatap muka tetapi diserahkan pada pemda.

"Kasian pemda jika menanggung beban seperti ini," jelasnya.

Jika hal tersebut sudah diputuskan pemerintah, kata Akhmad Muzakki, maka tak ada cara lain untuk menyiapkan kelengkapan menjamin protokol kesehatan pencegahan virus Corona ( Covid-19 ) yang harus dilakukan sekolah.

"Jangan lupa pemda penting untuk melakukan sinergi dengan orang tua. Karena Inti dari semuanya, kalau di level orang tua disiplin anak longgar maka anak juga remeh," jelasnya.

• Dindik Kota Surabaya Mulai Gelar Simulasi Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah untuk Jenjang SMP

Guru Besar Sosiologi Pendidikan ini juga mempertanyakan, faktor dibukanya sekolah.

Ia melihat ada dua kepentingan pembelajaran tatap muka dilakukan. Yaitu faktor ekonomi dan sosial ekonomi

"Dua pertimbangan ini jangan sampai menurunkan disiplin kita untuk menjaga kesehatan. Dan penting juga untuk melihat hasil survei data BPS dari dampak sosial ekonomi Covid-19. Bahwa semakin muda usia, semakin longgar disiplin kesehatannya. Kekhawatiran ke depan akan muncul potensi baru lewat sekolah," urai Akhmad Muzakki.

Maka dari itu, kebijakan tersebut harus seimbang dengan tetap memperhatikan jaminan kesehatan. Sebab, menurut Akhmad Muzakki, budaya disiplin kesehatan masyarakt masih terbilang rendah.

• Reaksi Ortu Saat Tahu Siswa SMP Surabaya Bakal Masuk Sekolah Lagi, Minta Protokol Kesehatan Diatur