Tenaga Kesehatan akan Dapat Insentif Semacam Gaji ke-13, Sri Mulyani: Garis Terdepan Hadapi Covid-19

TRIBUNJATIM.COM - Kabar baik bagi tenaga kesehatan, kabarnya akan mendapat insentif dari pemerintah berupa gaji ke-13.

Insentif tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka yang sudah berada di garda terdepan melawan Covid-19.

Tidak hanya tenaga kesehatan, rencananya juga akan diberikan pada tenaga non kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan saat ini terdapat beberapa usulan kementerian/Lembaga terkait insentif tambahan untuk tenaga kesehatan.

Bendahara Negara itu mengatakan, nantinya bentuk insentif tersebut akan serupa dengan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN).

Saat ini, penyusunan insentif tambahan untuk tenaga kesehatan tersebut tengah digarap oleh Kementerian Kesehatan.

• Nama Cucu Keempat Presiden Jokowi, Bobby Nasution Unggah Foto Putranya: Adiknya Sedah Mirah Nasution

• Nasib Pegawai Swasta Upah di Bawah Rp 5 Juta yang Tak Dapat BLT, Sri Mulyani: Ada PKH hingga Sembako

• Pasca Insiden Pesawat Tergelincir, Latihan Terbang di Lanud Iswahjudi Magetan Dihentikan Sementara

Pemberian insentif tersebut pun juga diperluas untuk non tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan medis, seperti tenaga laboratorium dan tenaga administrasi.

"Presiden juga mempertimbangkan untuk memberi reward ke tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan semacam gaji ke-13 atau tambahan reward ke mereka," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Senin (11/8/2020).

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memperpanjang pemberian insentif untuk tenaga medis hingga akhir tahun ini.

• Gugus Covid-19 Lamongan Tak Larang Lomba Agustusan, Ada Beberapa yang Syarat Harus Dipenuhi Panitia

• Verifikasi Faktual Perbaikan, Calon Independen Pilwali Blitar Kumpulkan Pendukung di Rumah Warga

• SPBU Mini di Sampang Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Sebelumnya, pemberian insentif tenaga kesehatan diberikan hingga bulan September.

Menurut Sri Mulyani, pemberian reward tersebut sebagai apresiasi dari pemerintah kepada mereka yang sudah melaksanakan di garis paling depan menghadapi Covid-19.

"Sehingga tenaga kesehatan nanti selain dapat insentif sampai Desember, mereka akan ada tambahan reward sebagai apresiasi dari pemerintah kepada mereka yang sudah melaksanakan di garis terdepan menghadapi Covid-19," jelas Sri Mulyani.

Pemerintah juga bakal memberikan dukungan kepada rumah sakit (RS) dengan melakukan percepatan proses pengadaan alat kesehatan serta proses klaim biaya perawatan.

Hal tersebut dilakukan agar tingkat kesembuhan pasien Covid-19 meningkat dan menekan tingkat angka kematian.

"Termasuk keakuratan biaya penanganan Covid-19 ini terus ditingkatkan," ujar Sri Mulyani.

• Jokowi akan Beri Bantuan Uang ke Pegawai Swasta Gaji di Bawah Rp 5 Juta, Sri Mulyani: Masih Dikaji

• Tragedi Liburan Keluarga ke Solo Berujung Petaka, Guru SMP Meninggal karena Covid-19, Istri Positif

• PT Pertamina Hadirkan Pertashop untuk Jadi Pusat Ekonomi Baru Pedesaan, Ada 39 Titik di Jawa Timur

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pemerintah akan meningkatkan serapan anggaran Covid-19 dengan mengalokasian pada proses pengadaan vaksin.

Pasalnya, hingga awal Agustus 2020, realisasi anggaran kesehatan penanganan Covid-19 baru Rp 7,14 triliun atau 14,4 persen dari pagu Rp 87,55 triliun.

Rinciannya, Rp 45,9 triliun sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rp 3,8 triliun tanpa DIPA karena insentif pajak kesehatan, dan Rp 37,9 triliun yang belum di-DIPA.

Adapun rincian dari realisasi anggaran tersebut, yaitu Rp 1,8 triliun untuk insentif kesehatan pusat dan daerah, Rp 16,2 miliar santunan kematian bagi 54 tenaga kesehatan yang meninggal, Rp 3,2 triliun gugus tugas penanganan virus corona, dan Rp 2,1 triliun insentif bea masuk dan PPN kesehatan.

Sementara untuk anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara keseluruhan, realisasinya hingga 7 Agustus 2020 sebesar Rp 151,25 triliun. Angka ini baru 21,8 persen dari pagu yang disiapkan Rp 695,2 triliun.

• Wabup Qosim Klaim Gresik Sudah Bukan Zona Merah, Angka Kesembuhan 70 Persen Lebih: Semakin Baik

• HUT ke-75 Kemerdekaan RI, Pemkab Sumenep Batasi Peserta Upacara 17 Agustus Hanya 120 Orang

• Kesedihan Ibu di Lombok Digugat Anak Kandung karena Harta Warisan: Kecewa Tak Dapat Izin Bikin Dapur

Selain untuk sektor kesehatan, untuk PEN di sektor perlindungan sosial telah terealisasi Rp 86,5 triliun atau 48,8 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 203,91 triliun.

Realisasi ini merupakan yang terbesar, mulai dari bantuan sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dukungan untuk UMKM terealisasi Rp 32,5 triliun atau 27,1 persen dari pagu Rp 123,47 triliun. Anggaran ini disalurkan mulai dari penempatan dana di perbankan, pembiayaan investasi hingga pemberian subsidi bunga bagi UMKM.

Sementara itu, realisasi pembiayaan korporasi masih nihil. Padahal pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 53,57 triliun.

(Kompas.com/Mutia Fauzia)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani: Presiden Pertimbangkan Beri Gaji ke-13 untuk Tenaga Kesehatan"