Didemo Ribuan Buruh Soal Omnibus Law, DPRD Jatim Siap Lanjutkan Usulan ke DPR RI

Ratusan buruh menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya, Selasa, (25/8/2020). Massa aksi ini membawa tiga tuntutan.

bobby Koloway/surya
Ratusan buruh menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa, (25/8/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ratusan buruh menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya, Selasa, (25/8/2020). Massa aksi ini membawa tiga tuntutan.

Pertama, mereka menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, khususnya cluster ketenagakejaan. Wakil Ketua DPW FSPMI KSPI Jatim, Nuruddin Hidayat menilai RUU yang juga dikenal Omnibus Law banyak mengancam nilai-nilai kesejahteraan buruh.

Beberapa diantaranya, potensi terbukanya kran lebih banyak tenaga kerja asing (TKA). Buruh khawatir masuknya TKA di semua lini mengancam pekerja lokal.

Selain itu, RUU Omnibus Law juga dikawatirkan berpotensi hilangnya upah minimum, pesangon dan kontrak kerja terus-menerus tanpa batas waktu dan jenis pekerjaan.

"Kemudian, jaminan sosial terancam hilang dan mempermudah pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Serta hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha pelanggar peraturan ketenagakerjaan," ujar Nuruddin kepada TribunJatim.com.

Di Depan Umum, Syahrini Kuak Bagian Tubuh Reino Favoritnya, Raffi dan Penonton Heboh: Sering Diasah

Pembangunan Kembali Gedung Kejaksaan Agung yang Terbakar, Kemenkeu: Bakal Butuh Dana Rp 161 Miliar

Harga Kopi Jatuh, Petani Kopi di Kabupaten Jember Menjerit

Tuntutan kedua, pemerintah harus menyelidiki masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan. Di masa pandemi Covid-19 PHK mengancam banyak pekerja.

"Padahal PHK alasan efisiensi dilarang oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor: 19/PUU-IX/2011. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh sejumlah upaya," tegasnya kepada TribunJatim.com.

Terakhir adalah masalah subsidi Rp 600 ribu yang dianggap diskriminatif. Program subsidi upah untuk pekerja buruh yang upahnya di bawah Rp 5 juta dirasa tidak adil, dan bedampak timbulnya kecemburuan sosial.

Persyaratan pekerja harus juga peserta BPJS Ketenagakerjaan yang badan usahanya aktif membaya iuran, rawan menimbulkan kegaduhan. Sebab, banyak pekerja yang tidak didaftarkan oleh pengusahanya kepada BPJS Ketenagakeraan.

"Juga masih banyak pengusaha-pengusaha nakal yang menunggak membayar iuan BPJS Ketenagakejaan tersebut," tandasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari yang menerima pendemo mengatakan, semua tuntutan massa merupakan kewenangan pemerintah pusat. "Kami sifatnya hanya meneruskan. Karena yang godok sana (pemerintah pusat) ya," kata Tari.

Selanjutnya, politikus PDI Perjuangan itu juga akan berupaya mempertemukan dengan pimpinan DPRD Jatim. Sesuai permintaan massa pendemo.

"Mereka komplain. Hasil pertemuan tidak maksimal nanti kita temukan. Saya koordinasi dulu, lihat jadwal pimpinan. Kemudian dinas," tegasnya.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut juga sempat dibahas terkait sistem pesangon yang pernah masuk dalam rancangan peraturan daerah (Raperda). Tari menyebut memang pihaknya di Komisi E DPRD Jatim sempat mengagendakannya.

Namun pertimbangannya, karena sudah dibahas Omnibus Law, maka tidak diagendakan.

"Memang waktu itu kami agendakan, pertimbangannya oktober tapi adanya omnibus kami gak mau saling balapan antara perda dengan Omnibus Law," tandasnya. (bob/Tribunjatim.com)

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved