Breaking News:

Bupati Madiun Keluarkan Peraturan Terbaru, Warga yang Tak Pakai Masker Denda Rp 100 Ribu

Bupati Madiun, Ahmad Dawami, menerbitkan Peraturan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

SURYA/Rahadian Bagus
Bupati Madiun, Ahmad Dawami melakukan sosialisi protokol kesehatan. 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Bupati Madiun, Ahmad Dawami menerbitkan Peraturan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Madiun.

Peraturan Bupati ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Selain sanksi, Peraturan Bupati Madiun yang diundangkan per 18 Agustus 2020 tersebut mengatur tentang pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sosialisasi, serta pendanaan penerapan disiplin protokol kesehatan.

Akhirnya Ketahuan Penyakit Sebenarnya Ustaz Yusuf Mansur, Anak Kuak Gaya Hidup Ayah: Muncul Lagi

UPDATE CORONA di Madiun Selasa 25 Agustus 2020, 3 Orang Terkonfirmasi Positif Covid-19, 2 Sembuh

Setiap orang, pelaku/penanggungjawab usaha dan fasilitas umum, penyelenggara kegiatan hajatan, dan pelaku perjalanan diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan.

Sementara monitoring dan evaluasi penegakan peraturan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Madiun yang berkoordinasi dengan perangkat daerah, RSUD, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarka rilis dari Humas Kabupaten Madiun, pelanggar penerapan protokol kesehatan akan dikenakan sanksi yang beragam tergantung tingkat pelanggaran.

VIRAL VIDEO 2 Keluarga Ribut di Tol, Ibu Hamil Kena Pukul Lalu Berdarah, Wanita Baju Kuning Disorot

VIRAL VIDEO Sejoli Ciuman Sambil Naik Motor Motor hingga Terjatuh, Disebut Bak Kena Azab, Panen Tawa

Misalnya, bagi perorangan dapat sanksi berupa teguran lisan atau tulisan, denda administratif Rp 100.000, tidak mendapat layanan publik dalam waktu paling lama 30 hari, atauu penyitaan Kartu Tanda Penduduk selama 15 hari.

Sementara bagi penyelenggara hajatan yang melanggar, mendapat sanksi berupa teguran dan atau pembubaran kegiatan.

Pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan didampingi Kepolisian serta TNI.

Denda administratif nantinya akan disetor ke Kas Daerah masing-masing wilayah.

Peraturan Bupati ini dapat diunduh di website Pemerintah Kabupaten Madiun https://madiunkab.go.id/.

Penulis: Rahadian Bagus

Editor: Pipin Tri Anjani

Wanita Teriak Kesetanan saat Malam Pertama, Lupa Pakai Celana Berujung Fatal, Ending Operasi: Tikus

Terus Guyur BLT-DD, Khofifah Maksimalkan Jaring Pengaman Sosial untuk Entas Kemiskinan Imbas Corona

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Pipin Tri Anjani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved