DPRD Kabupaten Madiun Tekankan Pentingnya KP3 untuk Awasi Pupuk Bersubsidi

Ringkasan Berita:

• DPRD Kabupaten Madiun mendorong pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi.
• Anggota DPRD Eryk Priyo Santoso menilai pengawasan intensif diperlukan agar distribusi pupuk tepat sasaran.
• Saat ini masih ditemukan masalah dalam penjualan dan distribusi pupuk bersubsidi, menunjukkan lemahnya pengawasan di tingkat daerah.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - DPRD Kabupaten Madiun mendorong pemerintah daerah, segera membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Eryk Priyo Santoso menilai, keberadaan lembaga tersebut sangat diperlukan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, yang masih menghadapi berbagai persoalan.

“Penyaluran pupuk subsidi membutuhkan pengawasan intensif. Tanpa KP3, sulit memastikan distribusinya benar-benar tepat sasaran,” ujar Erik, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, hingga kini masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam penjualan dan distribusi pupuk bersubsidi di beberapa wilayah di Kabupaten Madiun.

Baca juga: Cara Bulog Madiun Rawat 63 Ribu Ton Beras Meski Tersimpan di Gudang Dalam Waktu Lama

“Kondisi itu menjadi indikator lemahnya sistem pengawasan di tingkat daerah.Pemerintah Kabupaten Madiun sudah cukup lama tidak memiliki Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida,” terangnya. 

“Padahal, tim tersebut memiliki peran strategis dalam mengawasi penyaluran, distribusi, hingga proses pengajuan pupuk bersubsidi agar sesuai aturan,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan, tanpa KP3, pengawasan di lapangan kerap tumpang tindih antar instansi dan berpotensi menimbulkan penyimpangan. 

“Ketiadaan KP3 harus segera direspons serius oleh Pemkab, karena ujungnya menyangkut kepentingan petani,” pungkasnya.