Breaking News:

Bantuan Subsidi Upah untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta per Bulan di Madiun Dicairkan Hari ini

BSU dari pemerintah untuk para pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dicairkan secara serentak pada Kamis (27/8/2020).

TRIBUNJATIM.COM/RAHADIAN BAGUS
Kepala Cabang BJPS Ketenagakerjaan Madiun, Tito Hartono, menyerahkan BSU batch pertama secara simbolik kepada lima perwakilan peserta, Kamis (27/8/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Rahadian Bagus

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah untuk para pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dicairkan secara serentak pada Kamis (27/8/2020).

Pencairan batch 1 oleh Presiden RI Joko Widodo ini dilaksanakan secara virtual diikuti seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kantor cabang di Madiun.

Kepala Cabang BJPS Ketenagakerjaan Madiun, Tito Hartono, mengatakan, pada hari itu, pihaknya mengundang lima perwakilan pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Madiun, untuk menerima bantuan secara simbolik.

Empat perwakilan peserta BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan BSU dua bulan sebesar Rp 1,2 juta. BSU diserahkan langsung secara simbolik oleh Tito Hartono.

"Hari ini Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun menyerahkan kemanfaatan kepada lima orang dari lima badan usaha. Ada dari lima jenis segmen pekerjaan, ada di bidang kesehatan, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi, dan pabrik. Mereka mewakili pekerja yang mendapat bantuan," kata Tito Hartono kepada wartawan, Kamis (27/8/2020).

Ada Polisi Berkuda yang Bakal Menghukum Warga Kabupaten Madiun yang Tak Bermasker

Tito Hartono menjelaskan, pada penyerahan BSU gelombang pertama diberikan pada 2,5 juta pekerja secara nasional. Sedangkan untuk jumlah peserta penerima BSU di wilayah kerja BPJS Cabang Madiun, Tito Hartono mengaku tidak tahu persis, sebab data langsung dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan pusat.

"Kami memang mendapatkan data dari kantor pusat kami, jadi sifatnya ini adalah data sampling, mengenai jumlahnya pada batch pertama ini kami belum tahu, karena semua data yang dilakukan penyerahan ini merupakan di tingkat pusat, melalui BPJS Ketenagakerjaan ke kementrian terkait," kata Tito.

Ia menuturkan, BPJS di tiap cabang daerah diberi kewenangan sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menghimpun data berupa pemutakhiran data rekening bank. Verifikasi dan validasi dilakukan secara bertingkat, penerima harus sesuai dengan Permenaker no 14 tahun 2020, dan juga validitas bank penerima bantuan.

Terdongkrak Libur Panjang, Jumlah Penumpang KA Daop 7 Madiun Mengalami Kenaikan Signifikan

Ia menuturkan, data terakhir di wilayah kerja Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun terdapat 35 peserta yang mendaftar. Dari jumlah tersebut 69 di antaranya tidak valid.

Halaman
123
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved