Pupuk Langka di Situbondo, Pengurus Apdesi Wadul DPRD

 TRIBUNJATIM.COM, SITUBONDO - Kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Akibarnya pengurus Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Situbondo, mendatangi kantor DPRD Situbondo, Kamis (03/09/2020).

Kedatangan pengurus Apdesi untuk mengadukan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi ditingkat petani. mereka ditemui langsung di temui lansung oleh komisi dua di ruang rapat paripurna DPRD Situbondo.

Ketua Apdesi H Juharto mengatakan, makud kedatangan Apdesi ini terkait kelangkaan pupuk di pasaran.

Meski massa pandemi virus Corona atau Covid-19, kata Kades Banyuputih ini menjelaskan, namun dengan terjadinya kelangkaan pupuk menyebabkan para buruh tani hilang pekerjaannya.

"Tak berdampak pada buruh tapi kelangkaan pupuk juga berdampak terhadap prekonomian di Situbondo," ujar H Juharto kepada TribunJatim.com.

• Pakai Parikan Angel Temen Tururanmu, Moeldoko Ajak Warga Jatim Bermasker

• Jerinx yang Dilaporkan IDI Bali akan Jalani Sidang Virtual, Berkas Sudah Dilimpahkan ke PN Denpasar

• Pilkada Gresik 2020 Disebut Mirip El Clasico, Paslon NIAT dan QA Sejajar, Posisi Gus Yani Moncer

Untuk itu, lanjut H Juharto, pihaknya berharap agar pupuk bisa beredar sesuau dengan kebutuhan masyarakat petani.

"Kami menyadari itu pupuk bersubsidi, tapi kalau itu kurang saya mohon bapak dewan agar Pemkab Situbondo mensubsidi pupuk tersebut. Sehingga masyarakat petani mendapat pupuk bersubsidi itu," katanya.

Jika para petani menggunakan pupuk non subisidi, maka biaya petani akan semakin besar dan petani tidak akan mendapat keuntungan dari hasil pertaniannya.

"Mahal saja tidak ada barang," tukasnya.

Ia berharap pemerintah bisa menjembatani kebutuhan pupuk bersubsidi dari pusat.

"Kalau pupuk bersubsidi dari.pusat kurang, bagaimana pemerintah Situbondo juga mensubsidi. Contonya di Kabupaten Jember mensubsidi, kenapa kita tidak bisa," kata H Juharto.

H Juharto menegaskan, pihaknya menolak dengan kartu tani, karena petani yang tidak memiliki kartu tani tidak akan dilayani membeli pupuk.

"Jika memang petani yang memiliki kartu tani yang diberi, kapan untuk membuat kartu tani itu. Kalau itu menunggu itu kapan. Kami menolak kartu tani itu dan harus disesuaikan dengan kebutuhan petani," harapnya.

Sementara Kepala Desa Gunung Malang mengatakan, saat ini harga pupuk di pasaran harganya mencapai sebesar Rp 250 ribu perkuwintalnya.

"Sya pernah menurunkan distributornya harga tetap, tapi kios menjelaskan harga sudah seragam sebesar Rp 250 ribu," katanya saat bertemu anggota DPRD Situbondo.

Menurutnya, di desanya ada pembagian kartu tani, namun pihaknya menolak dan meminta menunda penyerahan kartu tani itu, karena kebutuhan pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan areal pertanian yang ada.

"PPL pertanian minta RDKK itu ke kios bukan ke desa," katanya. (izi/Tribunjatim.com)