Birokrasi Rumit, Alasan Pengembang Ogah Membangun Rumah Bersubsidi di Tulungagung

Penyebab utama rendahnya minat para pengembang Tulungagung membangun rumah bagi MBR karena berbelitnya birokrasi yang harus dihadapi.

Penulis: David Yohanes | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/DAVID YOHANES
Salah satu rumah bersubsidi yang dibangun di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Kamis (10/9/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Hanya ada dua pengembang yang mau membangun rumah bersubsidi di Tulungagung, Jawa Timur.

Kondisi ini mengakibatkan tingginya angka backlog (kekurangan kebutuhan perumahan).

Sebelumnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung mengungkap, rendahnya minat para pengembang ini karena harga tanah yang tinggi.

Hal ini juga dibenarkan oleh Herman Widyanto, seorang pengembang asal Tulungagung yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) Jawa Timur.

Namun menurut Herman, tingginya harga tanah bukan satu-satunya penghambat perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penyebab utama justru berbelitnya birokrasi yang harus dihadapi oleh para pengembang.

Tulungagung Kekurangan 56.000 Rumah, Pengembang Enggan Membangun Rumah Bersubsidi, Kenapa?

Aset Pemkab Tulungagung Bekas Kali Mati Dikuasai Warga, Disperumkim Bersiap Lakukan Penertiban

“Kalau harga tanah yang tinggi masih bisa diakali dengan menurunkan ukuran. Malang tanahnya juga mahal, tapi perumahan bersubsidi banyak di sana,” ungkap Herman.

Herman melanjutkan, saat mengajukan izin perumahan MBR, para pengembang harus berhadapan rengan rekomendasi tata ruang.

Rekomendasi ini berdasarkan peta lama dan tidak melihat kondisi terkini.

Herman mencontohkan, banyak lahan masuk peta hijau (produktif) tetapi dikelilingi permukiman.

“Realitasnya sudah tidak produktif karena sudah dikelilingi permukiman. Tapi karena masuk peta hijau, maka tidak bisa dibangun,” terang Herman.

Antisipasi Kerusuhan Sah-sahan PSHT, Polres Tulungagung Musnahkan 3.000 Lebih Botol Miras

Pemkab Tulungagung Merekrut Relawan Penanggulangan Covid-19 dari Kalangan Anak Muda

Biasanya pertama kali mengajukan izin, para pengembang ini menhadapi verifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Jika Dinas PUPR menyatakan lokasi yang akan dibangun masuk peta hijau, otomatis proses perizinan tidak bisa dilanjutkan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved