Jelang Pilkada, Gubernur Jatim Khofifah Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya mengumpulkan seluruh kepala daerah kabupaten kota di Jatim lengkap dengan kapolres dan dandim di seluruh kabupaten kota, di Batu, Jumat (11/9/2020).

Dalam kesempatan tersebut Khofifah menyinggung agar pilkada yang akan segera dihadapi di tengah pandemi menjadi konsen dan perhatian bersama. Pertana terkait kewaspadaan bersama terhadap potensi penularan virus Corona atau Covid-19 dan kedua terkait pemulihan ekonomi.

"Tadi pak Kapolda sudah menyampaikan dalam waktu dekat akan ada pilkada, lalu juga akan ada liga satu. Jadi Presiden menyampaikan kekhawatiran kalau tidak dikendalikan dengan baik ada ditakutkan akan ada klaster pilkada, klaster perkantoran, klaster keluarga, maka ini adalah upaya kita melakukan revitalisasi dari seluruh proses yang kita lakukan selama ini," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada TribunJatim.com.

Ia meminta seluruh kepala daerah bupati, walikota, dan juga para Dandim, Kapolres, bahkan Danrem yang hadir di Batu juga bersama-sama melakukan sinergi dan kolaborasi bagaimana mengendalikan virus Corona atau Covid-19. Pandemi harus terkendali tapi perekonomian juga harus digerakkan bersama.

• Mendagri Tidak Setujui Mutasi ASN Pemkab Jember, Ini Komentar Bupati Jember

• Izin Moratorium Tambang Dibuka, Bupati Lumajang Resmikan Jalur Khusus Truck Pasir

• 3 Bapaslon Pilkada di Jatim Positif Covid-19 Harus Karantina, KPU Pastikan Tahapan Sesuai Jadwal

"Makanya di closing statement kepada bupati walikota tadi saya tegaskan agar semua pemda mendorong realisasi anggaran. Tolong di cek semuanya. Beberapa daerah ada yang realisasinya relatif rendah ini pun sudah pernah kita lakukan pertemuan, sama formatnya seperti ini," tegas Khofifah Indar Parawansa.

Pasalnya, rerata serapan APBD pemkab pemkot di Jatim saat ini masih di bawah 60 persen. Bahkan ada yang 50 an persen. Padahal seharusnya secara ideal sudah lebih dari 60 persen. Dan di kondisi pandemi seperti ini yang diharapkan menjadi spending pendaan adalah dana dana dari pemerintah.

Sehingga percepatan realisasi anggaran dengan tetap menjaga ketepatan dan akuntabilitas dari penggunaan anggaran menjadi jurus pengendalian gas yang harus dilakukan.

Begitu juga dengan Pilkada. Di tanggal 9 Desember 2020 nanti, akan ada sebanyak 19 daerah di Jatim yang menggelar pilkada serentak. Dari jumlah tersebut setidaknya mencakup lebih dari 50 persen dari total penduduk pemilih di Jawa Timur.

"Namun sampai saat ini saya belum melihat belanja paslon apakah itu atribut atau kelengkapan kampanye yang misalnya berbentuk masker atau apa yang menggandeng UMKM kita, padahal momen pilkada ini menjadi momen yang mampu menjadi tools pemulihan ekonomi kita," tegas Khofifah. (Fatimatuz zahroh/Tribunjatim.com)