Demo Penolakan Omnibus Law di Surabaya
Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPRD Jatim, Mahasiswa Taburkan 'Bunga Kematian' ke Dewan
Cipayung Plus Jawa Timur menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim. Mereka menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah elemen mahasiswa yang mengatasnamakan Cipayung Plus Jawa Timur menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim, Jumat (9/10/2020).
Mereka menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Massa gabungan dari tujuh organisasi ini silih berganti menyuarakan tuntutan pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Di antara tiga tuntutan yang disampaikan adalah menolak keras Undang-undang Cipta Kerja, meminta DPR RI melakukan Legislative Review, serta mengajak elemen lainnya menolak UU tersebut.
"Kami meminta DPRD Jatim bisa menyuarakan aspirasi kami kepada DPR RI serta presiden bahwa kita bersama-sama menolak," kata Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur, Yogi Pratama.
HMI Jatim yang menjadi satu di antara tujuh elemen Cipayung Plus akan menyiapkan aksi lanjutan apabila tak ada respons positif dari pemerintah.
• Demo Tolak UU Cipta Kerja di Surabaya Makin Ricuh, Massa Lempar Polisi dengan Bom Molotov
• Pameran Batik di DPRD Kota Malang Bubar Seusai Dilempari Pendemo yang Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
"Kami akan menunggu. Jika tidak dibatalkan, kami siapkan aksi yang lebih besar," tegasnya.
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Jawa Timur, Andreas Susanto menambahkan, Cipayung Plus sejak awal menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kami juga melihat secara komprehensif bahkan meminta pandangan dan kajian kepada para pakar," katanya.
Lebih detail, pihaknya menyorot isi UU Cipta Kerja, di antaranya adalah adanya klaster tenaga kerja yang dianggap merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha secara sepihak.
• Pemkab Ponorogo Mulai Lelang 10 Paket Perbaikan Jalan, Sekda: Mulai Dikerjakan Awal November
• Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, PMII Tulungagung Salawatan dan Tabur Bunga di Gedung DPRD
"Kami dengan tegas menolak, bukan lagi menunda," katanya.
Massa lantas diterima Anggota DPRD Jatim, Hartoyo.
Hartoyo yang mewakili Fraksi Partai Demokrat pun menerima aspirasi mahasiswa dan berjanji melaporkan ke DPRD sebagai lembaga.
"Kami akan melobi beberapa partai lain untuk sama-sama bersikap menolak UU ini. UU ini tak memiliki urgensi untuk dibahas, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini," kata Hartoyo yang juga politisi asal Surabaya ini.
