Breaking News:

Kupas Ricuh UU Cipta Kerja, DIHPA Indonesia Lihat Ada Potensi Kewenangan yang Koruptif

Dr Azmi Syahputra dari DIHPA Indonesia melihat ada potensi kewenangan yang koruptif dalam UU Cipta Kerja.

Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Hefty Suud
SURYA/HABIBUR ROHMAN
TERINSPIRASI OMNIBUSLAW - Karya angggota Komunitas Serikat Mural Surabaya yang terpampang di kawasan Jl Dinoyo Surabaya. Ramainya pembahasan "Omnibuslaw" RUU Ciptakerja yang baru saja disahkan menjadi inspirasi untuk membuat karya Mural Jalanan (Street Art). (SURYA/HABIBUR ROHMAN) 

Maka beberapa klausula ini akan menggeser unsur kerugian negara dalam undang undang tindak pidana korupsi.

Hal ini karena terminologi uang atau aset negara yang diinvestasikan disini sudah menjadi aset/ dana lembaga.

Akibatnya, kerugian investasi adalah kerugian lembaga dan bukan kerugian negara sebagaimana selama ini bisa dituntut melalui UU tindak pidana korupsi.

Sedang audit terhadap lembaga ini pun hanya dibatasi dilakukan oleh akuntan public (pasal 161).

"Tidak ada pengaturan khusus keterlibatan lembaga negara resmi seperti BPK untuk melakukan audit. Jika diperhatikan unsur kerugian negara, ini menjadi vital dan unsur penting dalam banyak kasus penyidikan korupsi," katanya.

Contoh kasus skandal mega korupsi Jiwasraya yang sedang disidik atau dituntut Kejaksaan Agung saat ini atau kasus korupsi.

Karena kasus ini dapat diperiksa dan diadili berawal dari unsur merugikan uang negara yang dikemas oleh pelaku dengan modus seolah salah investasi yang menimbulkan merugikan keuangan negara.

Kemudian di klausula dalam bab X terkait investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional ini nampaknya ingin membuat kekebalan hukum pada penyelenggara LPI. Serta ingin menggeser unsur kerugian negara menjadi kerugian Lembaga.

"Berarti semua perbuatan yang berpotensi korupsi yang terjadi di lembaga investasi bukan lagi ranah kewenangan aparat penegak hukum," katanya.

Organisasi ini melihat proses check and balance berupa keterlibatan DPR juga minim dalam pengambilan keputusan investasi ini.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved