Di Depan Muhammadiyah Surabaya, Eri Cahyadi Komitmen Dukung Pendidikan Swasta

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Calon Wali Kota Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi bertemu dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya, Jumat (6/11/2020).

Di dalam pertemuan tersebut, Eri berkomitmen menambah atensi kepada lembaga pendidikan swasta.

Eri menjelaskan bahwa sektor peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas ke depan.

Bimbingan belajar akan didatangkan ke kampung-kampung.

Masyarakat tak perlu bingung mencari Guru les karena Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan bimbingan belajar bagi SD hingga SMA.

Baca juga: Sepakat dengan Eri Cahyadi, Kaum Milenial Akui Pemkot Sukses Wadahi Milenial di Bidang Digital

"In sha Allah, ke depan akan ada bimbingan belajar di Balai RW dan Pemkot menyiapkan guru les untuk SD, SMP, SMA. Semua biaya ditanggung pemkot," kata Eri pada forum yang juga dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ini.

Hal ini sebagai langkah strategis mengingat banyak anak dari orang yang tak mampu kesulitan mengakses biaya bimbingan belajar.

"Ada yang karena tak punya uang, merasa tak mampu mendapatkan jam belajar tambahan. Ini yang harus dihilangkan," kata Eri.

Dengan program ini, pemkot Surabaya menjamin persamaan hak mendapatkan pelajaran sekaligus meningkatkan kualitas SDM siswa di Surabaya. "Akhirnya, bagaimana kampung itu menjadi kampung yang ramah pendidikan dan ramah anak," kata kandidat nomor urut 1 ini.

Selain itu, Eri juga memastikan akan terus berkolaborasi dengan seluruh elemen di Surabaya.

Termasuk dengan Muhammadiyah, khusunya di berbagai bidang, misalnya pendidikan.

Program pemberian BOPDA untuk SD dan SMP di Surabaya bukan hanya bagi sekolah negeri, namun bagi sekolah swasta juga akan ditambah. Dengan penambahan BOPDA, Pemkot Surabaya akan mampu mensubsidi sekolah swasta.

Termasuk, bagi para gurunya. Eri mengatakan, saat dia masih menjabat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, pihaknya sudah merintis pemberian tunjangan untuk guru-guru swasta yang belum menerima tunjangan profesi dari pemerintah pusat.

Dengan minimal 2 tahun menjalani profesi sebagai guru, Pemkot Surabaya berencana memberi senilai Rp 2 juta per tahun. Kualitas guru juga harus disamakan antara negeri dan swasta melalui sertifikasi.

"Para guru juga harus mudah mengurus berkas melalui aplikasi khusus untuk itu. Kalau kualitas guru naik, pasti tunjangan meningkat," tambahnya.