Pilkada 2020

Pasien Covid-19 Tetap Bisa Pakai Hak Suaranya di Pilkada 2020, KPU Jatim: Bisa Diwakilkan Perawat

Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam tegaskan pasien Covid-19 tetap bisa pakai hak suaranya di Pilkada Serentak 2020: bisa diwakilkan perawat.

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Hefty Suud
SURYA/BOBBY KOLOWAY
Ketua KPU Jatim, Choirul Anam. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam menegaskan warga Jawa Timur yang tengah dalam perawatan karena terpapar virus Corona ( Covid-19 ) atau yang sedang  isolasi mandiri tetap bisa menyalurkan hak pilihnya besok, Rabu (9/12/2020).

Pasalnya regulasi tata cara penyaluran hak pilih bagi yang terpapar Covid-19 saat Pilkada Serentak 2020 sudah disediakan dan tidak ada alasan mereka harus golput.

Bahkan jika terpaksa, pasien yang sedang dirawat karena Covid-19 juga bisa mewakilan pada perawat agar bisa menyalurkan hak pilihnya.

Baca juga: 6.415 Surat Suara Rusak di Lamongan Dibakar, Optimis 77,5% Pemilih Hadir dalam Pencoblosan Besok

Baca juga: Jelang Hari Pencoblosan, Mantan Pemain Persib Bandung Minta Doa Restu ke Orangtua

"Terkait mekanisme pemilihan bagi mereka yang sedang isolasi, baik rumah sakit maupun mandiri sudah diatur. Jadi yang isolasi atau proses rawat di rumah sakit sudah dikoordinasikan oleh kawan-kawan KPU," kata Anam, saat diwawancara di Gedung Negara Grahadi, Selasa (8/12/2020).

Pasalnya hari ini adalah hari terakhir pendataan oleh KPU terkait koordinasi dengan satgas Covid-19 di kabupaten kota maupun Rumah Sakit untuk memetakan terkait pasien yang akan menyalurkan hak suaranya.

"Terkait perlakuan pada pasien yang terpapar covid-19 tadi juga disampaikan Pak Mendagri, saya juga berkali-kali menyampaikan, bahwa kita tidak boleh menghalangi atau mencela hak konstitusional dalam hal menyalurkan hak pilih. Artinya kita memfasilitasi, tapi sekali lagi ini nyoblos juga bukan kewajiban artinya kita tidak memaksa yang sakit tetap harus nyoblos. Itu bukan," tegas Anam.

Sebab ada suara miring yang mengesakan bahwa pemerintah atau KPU seolah-olah memaksa orang sakit untuk tetap nyoblos dalam Pilkada 2020.

Menurut Anam hal yang sebenarnya tidak begitu. Melainkan KPU hadir untuk memberikan fasilitasi terbaik, agar masyarakat mendapatkan haknya untuk menyalurkan hak pilih dalam Pilkada serentak.

Baca juga: Tinjau TPS di Desa Dahanrejo Gresik, Gubernur Khofifah Pastikan Petugas KPPS Nonreaktif Covid-19 

Baca juga: H -1 Pilkada Ponorogo, 250 Calon Pemilih Pindah TPS, KPU: Yang Belum Masuk DPT Bisa Bawa KTP-eL

"Kita hanya memfasilitasi, kalau ternyata yang bersangkutan tidak ingin menggunakan hak pilihnya karena dia merasa terpapar covid, maka juga tidak dilarang, tapi kalau kemudian yang bersangkutan tetap ingin menggunakan hak pilihnya, maka kawan-kawan KPU dan kawan-kawan KPPS setempat siap untuk  berkoordinasi dengan tim kesehatan di situ," Tandas Anam.

Lebih lanjut ia menjelaskan teknisnya bagi mereka yang terpapar Covid-19, akan didatangi petugas yang telah memakai baju hazmat lengkap.

Namun jika memang ruang isolasinya sangat tertutup dan tidak semua orang bisa masuk, maka dikatakan Anam, penyaluran hak memilih bisa diwakilkan 

"Kalau ruang isolasi sangat tertutup dan tidak semua orang bisa masuk Apakah kemudian bisa diwakilkan ke perawat? Maka itu boleh, jadi diatur juga bahwa itu diperbolehkan misalkan yang bersangkutan mewakilkan pada seseorang, maka caranya adalah mengisi form c4 itu untuk perwakilan. Namun yang pasti  yang diwakilkan juga harus merahasiakan," tegasnya.

Mekanisme seperti itu dikatakan Anam boleh dilakukan dengan catatan orang yang ditunjuk adalah orang yang dipercaya.

Salah satunya misalkan perawat yang tinggal atau berjaga di ruang perawatan. Selain itu dipastikan bahwa orang yang mewakilkan dan yang diwakilkan tidak ada Interaksi langsung dengan petugas KPPS. Agar menjaga tidak ada atau terjadi penularan Covid-19.

Sistem yang sama juga bisa diterapkan pada mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah. Hanya saja, bagi yang isolasi di rumah maka prosedur tersebut bisa dilakukan dengan catatan telah disetujui oleh pengawas TPS dan saksi.

"Kalau dua ini tidak setuju maka tentu KPPS tidak boleh mendatangi. Kalau setuju, maka KPPS boleh mendatangi yang bersangkutan dan teknisnya sama sekali tidak boleh ada interaksi fisik. Apakah kemudian diwakilkan oleh saudaranya, monggo, jadi itu teknisnya, yang pasti dilarang ada interaksi fisik atau sentuhan fisik," pungkas Anam.

Penulis: Fatimatuz Zahroh

Editor: Heftys Suud

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved