Ketua DPD RI, Lanyalla Minta Senator Ikut Awasi Penyaluran Bansos Covid-19 Tunai di Tahun 2021
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menugaskan para senator untuk ikut melakukan pengawasan terhadap realisasi program perlindungan sosial itu,
Penulis: Yoni Iskandar | Editor: Yoni Iskandar
Lalu senilai Rp 14,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dan diskon listrik selama 6 bulan senilai Rp 3,78 triliun bagi warga yang berhak.
"Penyaluran program perlindungan sosial harus dilakukan secara transparan. Jangan lagi bantuan sosial dipotong-potong seperti yang terjadi sebelumnya. Dana bansos milik rakyat, mutlak harus diterima penuh oleh rakyat karena merupakan hak rakyat seutuhnya,” tegas LaNyalla.
Meski begitu, mantan Ketum PSSI ini mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan bansos tunai untuk membeli sembako atau memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
LaNyalla meminta dana bansos tidak digunakan untuk keperluan yang tidak seharusnya, termasuk membeli rokok.
LaNyalla pun mengapresiasi instruksi Presiden Jokowi agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, agar diberikan dalam bentuk tunai kepada masyarakat. Pemberian dana tunai dinilai akan lebih mudah diawasi, sehingga akan mudah terpantau apabila ada pemotongan.
"Dengan dana tunai, daya beli masyarakat akan meningkat. Tentunya ini akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Warga akan ramai-ramai membelanjakan keperluan rumah tangganya di warung-warung kecil, di pasar-pasar," urai LaNyalla.
"Artinya ada daya ungkit ekonomi melalui daya beli masyarakat itu. Hal tersebut memacu pertumbuhan ekonomi yang sempat lesu karena pandemi virus Corona atau Covid-19," sambungnya.