Wadul ke DPRD Jawa Timur, Pedagang Kayon dan Karah Khawatir Digusur di Tengah Pandemi

"Ada beberapa aspek ya, baik dari segi regulasi maupun kemanusiaan, nanti jalan terbaiknya saya kira nanti dalam rapat-rapat bisa disimpulkan," terangnya.

Ketika disinggung keinginan para pedagang yang meminta batas waktu  pengosongan 5 tahun kedepan, Rizal akan melihat hal itu. Pandemi dikatakannya memang berdampak pada semua sektor termasuk beban ekonomi, namun demikian fokus pengendalian banjir juga harus dipikirkan bersama.

"Ini aspek teknis, aspek kemanusian memang cukup rumit tidak bisa langusung, oo menurut hukum seperti ini, tidak bisa begitu juga, yang pasti untuk sekarang tidak ada penggusuran," pungkasnya.

Ketua rapat Syamsul Arifin Komisi D DPRD Jatim menjelaskan dari hasil pertemuan yang digelar, semua yang terlibat harus mematuhi keputusan yang telah disepakati termasuk peringatan satu yang dilayangkan BBBWS untuk melakukan pengosongan ditangguhkan.

"Smua pihak mematuhi hasil keputusan hearing, yakni sebelum menggelar pertemuan musyawarah mufakat antar kedua belah pihak baik dengan para pedagang maupun dengan instansi terkait maka surat peringatan satu yang diberikan BBWS secara otomatis ditangguhkan," pungkasnya.