Breaking News:

Administrasi di Pemkab Jember Kacau, Ada Dualisme Pejabat di Struktur Organisasi Pemkab Jember

DPRD Jember berharap Gubernur Jawa Timur segera membatalkan SK pengangkatan PNS Pemkab Jember yang dikeluarkan oleh Bupati Faida, akhir Desember

SURYA/SRI WAHYUNIK
Apel pagi ASN Pemkab Jember yang diwarnai pernyataan mosi tidak percaya ke Bupati Jember, Rabu (30/12/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - DPRD Jember berharap Gubernur Jawa Timur segera membatalkan SK pengangkatan PNS Pemkab Jember yang dikeluarkan oleh Bupati Faida, akhir Desember 2020.

Adanya SK pengangkatan pejabat di sejumlah OPD itu membuat adanya dualisme pejabat di struktur organisasi di Pemkab Jember.

Pada 28 Desember lalu, Bupati Faida mengeluarkan belasan SK Plt kepala OPD di lingkungan Pemkab Jember. Di sisi lain, jabatan yang diisi dengan Plt itu telah terisi pejabat definitif.

Kebijakan itu memicu gelombang aksi mosi tidak percaya dari ratusan orang PNS ke bupati Jember.

Hingga sepekan berlalu, kebijakan bupati tersebut menyebabkan ada dualisme kepemimpinan di beberapa OPD.

"Berdampak banyak, antara lain ada dualisme PA (pengguna anggaran) di sejumlah OPD. Sehingga tidak bisa mencairkan anggaran. Berdampak juga tidak disahkannya payung hukum pengelolaan keuangan atau APBD, karena adanya dualisme kepala Bagian Hukum," ujar Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim kepada TribunJatim.com, Kamis (7/1/2021).

Halim mengakui, ada sejumlah kursi pucuk pimpinan OPD terisi dua orang. Contohnya, Bagian Hukum yang diisi oleh seorang kepala definitif hasil KSOTK tahun 2016, juga ada Plt kepala hasil pengangkatan bupati pada 28 Desember 2020.

Selain Bagian Hukum, ada juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemasdes), kemudian ada Dinas Sosial, bahkan sampai dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember yang terisi Sekda definitif, dan juga Plt Sekda.

Baca juga: Ratusan ASN Jember Tanda Tangani Mosi Tidak Percaya Terhadap Bupati Faida, Begini Respon Wabup Muqit

Baca juga: DAFTAR Daerah di Jawa-Bali yang Diberlakukan PSBB Kembali, Tempatmu Aman? Aturan Kini Sedikit Beda

Baca juga: Ketua DPD RI, LaNyalla Minta Pemkab Jember Tanggung Jawab Soal Temuan Bansos Tak Tepat Sasaran

Camat di beberapa kecamatan juga ada yang diisi oleh camat definitif, dan juga Plt camat, seperti di Kecamatan Ledokombo.

"Ini sudah kacau. Bahkan Pemprov menyebut, pengangkatan Plt itu menyalahi prosedur. Karenanya, kami mengharapkan Pemprov segera bertindak terkait persoalan pemerintahan di Pemkab Jember. Jangan sampai muncul persoalan di tingkat bawah, karena adanya dualisme kepala OPD ini," tegas Halim kepada TribunJatim.com.

DPRD Jember, lanjut Halim, mendesak kepada Pemprov melalui gubernur untuk sesegera mungkin membatalkan SK pengangkatan sejumlah Plt kepala OPD tersebut.

Di sisi lain, sampai saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki payung hukum pengelolaan APBD tahun 2021. Tidak ada payung hukum APBD, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada). (Sri Wahyunik/Tribunjatim.com)

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved