Gugatan Rizal Ramli Soal Presidential Threshold Ditolak MK, Pengamat: Itu Ujian Awal Capres

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Presidential threshold dinilai masih diperlukan dalam syarat pencalonan seorang calon presiden (capres). Hal ini juga sekaligus untuk melihat keseriusan seorang capres dalam pencalonan.

Hal ini disampaikan CEO Lembaga IT-Research and Politic Consultan (iPol) Indonesia, Petrus Hariyanto menanggapi penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan Rizal Ramli.

Gugatan ini terakait judicial review UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

"Pembahasan presidential threshold sudah sangat panjang. Hingga kemudian, muncul besaran persentase yang menjadi ambang batas pencalonan tersebut seperti saat ini tentu dengan banyak pertimbangan," kata Petrus kepada TribunJatim.com, di Surabaya, Jumat (15/1/2021).

Petrus tak memungkiri, hal ini buah kesepakatan bersama antarpartai politik.

"Ini menjadi kewenangan partai yang memang sedang berkuasa," katanya.

Baca juga: Petugas Kesehatan Bagikan Masker, Pengungsi Banjir di Jember Diminta Tetap Disiplin Prokes

Baca juga: PSI Menilai Angka Presidential Threshold Seharusnya Diturunkan: Semestinya Ada Rasionalitas

Hal ini juga bukan tanpa alasan.

"Partai memang memiliki struktur dan pendukung hingga pedesaan. Selain itu, partai memiliki verifikasi tertentu dalam menentukan arah dukungan," katanya.

Partai dinilai juga cukup realistis.

"Partai pemenang yang selama ini, ibaratnya, berdarah-darah dalam membesarkan partai, tentu mengincar nilai bargaining dalam mengusung capres," katanya.

Sehingga, hal ini menjadi tantangan bagi para bakal calon presiden.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Menilai Pemberhentian Ketua KPU RI oleh DKPP Sangat Berlebihan: Tak Masuk Akal

Baca juga: Vaksin Covid-19 Dipastikan Aman dan Halal, MUI Jatim: Vaksin Adalah Wasilah Niatkan Sebagai Ibadah

"Kalau mau nyalon presiden dan bukan merupakan kader partai ya tantangannya memang mau nggak mau harus mendekati partai. Ini ujian awal," katanya.

Klaim dukungan masyarakat tanpa adanya dukungan partai juga sulit untuk dibuktikan. Apalagi, kalau dukungan tersebut menjadi alasan seorang bakal capres dalam menggugat presidential threshold di MK.

Kalau memang ada, dukungan masyarakat itu memang selaiknya disampaikan di persidangan oleh yang bersangkutan.

"Harus bisa memberikan fakta dan argumen yang kuat. Tidak bisa dalam menguji pasal UU, hanya dengan klaim dukungan," katanya.

Baca juga: Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu Meninggal, Sarmuji: Kehilangan Kader Terbaik

Baca juga: PKB Targetkan Kemenangan di Pilgub Jatim 2024, Pengamat Sebut 3 Alternatif Calon

Petrus melanjutkan, presidential threshold memang berujung pada pembatasan jumlah calon presiden di Indonesia.

"Namun, mau banyak atau pun sedikit calon, sama-sama ada beratnya," katanya.

"Kalau banyak (capres), ribet. Kalau pun sedikit, terkesan (kandidatnya) itu-itu saja," jelasnya.

Sehingga, Petrus memilih mengikuti regulasi yang ada.

"Inilah politik yang memang melahirkan sebuah konsekuensi," katanya.

Sekalipun demikian, pihaknya memprediksi angka presidential threshold di 2024 tak akan naik.

"PT yang ada saat ini, sebesar 20 persen sudah membuat partai kesulitan," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Rizal Ramli soal judicial review UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Yakin Tak Ganggu Kinerja Halim Iskandar Sebagai Menteri, Ini Strategi PKB Maksimalkan Kerja Partai

Baca juga: Petugas Kesehatan Bagikan Masker, Pengungsi Banjir di Jember Diminta Tetap Disiplin Prokes

Mahkamah menilai, gugatan yang dilayangkan Rizal Ramli bersama Abdulrachim Kresno tak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan judicial review atas norma presidential threshold.

Sehingga, MK menolak gugatan Rizal dan Abdulrochim terhadap pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut.

Mahkamah juga menyebutkan, permasalahan berapa banyak jumlah orang yang bisa ikut capres, bukanlah masalah konstitusionalitas.

Selain itu, dalam pertimbangannya, hakim menilai ambang batas presiden dalam Pemilu 2019 tak memberi kerugian secara konstitusional kepada pemohon.  

Menurut hakim, pemilih pada Pemilu Legislatif 2019 dianggap telah mengetahui bahwa suara mereka akan digunakan untuk menentukan ambang batas pencalonan presiden.

"Pemohon I mestinya menunjukkan dukungan dalam batas penalaran yang wajar menunjukkan bukti dukungan itu ke MK," jelas Hakim MK.

Editor: Dwi Prastika