Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sri Wahyunik

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Banjir melanda Kabupaten Jember di tengah polemik ketiadaan anggaran, habisnya bantuan bencana, dan juga belum cairnya gaji serta uang lelah untuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Hingga 15 Januari 2021, atau pertengahan bulan, para aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Jember belum gajian.

Honor non-ASN juga belum cair. Uang lelah untuk TRC dan satuan tugas di BPBD Jember juga belum cair.

Hal ini dampak dari macetnya anggaran di Jember, karena tidak ada payung hukum APBD tahun 2021. Kabupaten Jember belum memiliki Perda APBD atau Perkada APBD tahun 2021.

Di sisi lain, banjir terus menyerbu Jember selama lima hari terakhir. Enam kecamatan terdata terkena bencana alam berupa banjir kiriman dan banjir bandang.

Ketika banjir melanda, petugas yang menangani kebencanaan harus terjun. Pihak BPBD langsung turun ke lokasi, salah satunya untuk melakukan kaji cepat. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jember yang melakukan hal itu.

Baca juga: Banjir Terbesar di Wonoasri Jember Setelah 20 Tahun, Waspadai Banjir Susulan

Ketika bencana alam berdampak sehingga butuh penanganan, BPBD dibantu lintas elemen, seperti TNI, Polri, komunitas relawan, juga dari petugas kesehatan di masing-masing Puskesmas.

Seperti dalam penanganan banjir lima hari terakhir di Kecamatan Tanggul, Bangsalsari, Gumukmas, Puger, Ambulu, dan Tempurejo.

Namun saat penanganan bencana alam hidrometeorologi awal tahun 2021 ini, Kabupaten Jember dihadapkan pada tiga hal, yakni macetnya anggaran, menipisnya stok bantuan milik pemerintah, juga belum cairnya honor dan gaji petugas.