Sosok Ribka Tjiptaning, Politisi yang Ragukan Vaksin Covid-19, Pernah Disanksi Soal Ayat Tembakau

Editor: Arie Noer Rachmawati

TRIBUNJATIM.COM - Sosok Ribka Tjiptaning saat ini tengah trending karena meragukan vaksin Covid-19.

Hal ini berimbas dengan perubahan penugasan yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP.

Ya, Fraksi PDI Perjuangan melakukan perubahan penugasan atau rotasi terhadap anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning.

Baca juga: Aldebaran Hujan-hujanan Demi Maaf Andin Trending, Rating Pecah Rekor Lagi, Glenca Nangis Terharu

Rotasi tersebut berdasarkan Surat Fraksi PDIP DPR Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima, Senin (18/1/2021).

Surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto.

"Benar (ada rotasi)," kata Anggota Fraksi PDI-P Johan Budi SP saat dikonfirmasi Kompas.com ( grup TribunJatim.com ), Selasa (19/1/2021).

Ribka Tjiptaning dirotasi dari Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan ke Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi.

Beberapa hari sebelum dirotasi, Ribka Tjiptaning menjadi sorotan publik karena meragukan vaksin Covid-19.

Baca juga: Nikita Mirzani Akui Capek Pernah Pacari Pria 163 Kilo, Bongkar Aktivitas di Ranjang: Minggirin Perut

Baca juga: Akhirnya Terjawab Keberadaan Jirayut, Sempat Hilang dari Indosiar, Ternyata Bukan Pulang ke Thailand

Padahal, Ribka Tjiptaning cukup lama berkecimpung di DPR dan bidang kesehatan.

Seperti apa profil-biodata Ribka Tjiptaning ?

Dikutip dari laman resmi DPR, Ribka Tjiptaning lahir di Yogyakarta pada 1 Juli 1959.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atas, Ribka Ribka Tjiptaning menempuh pendidikan strata satu (S1) di Universitas Kristen Indonesia dengan jurusan kedokteran.

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan S2 dengan jurusan Ahli Asuransi Kesehatan di Universitas Indonesia pada 2012.

Baca juga: Penampakan Potongan Sayap Logo Sriwijaya Air, Ditemukan Bagian Hangus, Pesawat Meledak? KNKT: Utuh

Sebelum terjun ke dunia politik, Ribka Tjiptaning pernah membuka praktek sebagai dokter di Klinik Partuha Ciledug.

Situs DPR juga menulis, pada 1992-2000, ia pernah menjadi dokter di perusahaan Puan Maharani.

Kemudian, Ribka Tjiptaning menjabat sebagai anggota DPR sekaligus Ketua Komisi IX DPR pada periode 2005-2009.

Lalu, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2019-2024 sebagai anggota Komisi IX.

Sejumlah polemik pun pernah muncul terkait RIbka Tjiptaning.

Setidaknya, dua yang menjadi besar, yaitu saat dia berbicara soal vaksin Covid-19 dan kontroversi hilangnya ayat tembakau.

Berikut paparannya:

Ragukan vaksin Covid-19

Nama Ribka Tjiptaning menjadi pembicaraan publik beberapa hari terakhir karena menyampaikan keraguannya terhadap vaksin Covid-19 dan mengingatkan agar vaksin tidak dikomersialisasikan.

Hal itu disampaikan saat rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan pada Selasa (12/1/2021).

"Saya cuma mengingatkan nih, kepada menteri, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh," kata Ribka.

Ia juga meragukan kualitas dan keamanan vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Tanah Air.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau sampai yang 63 tahun bisa divaksin, misalnya pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi lima juta, mending saya bayar," ujar Ribka Tjiptaning.

Baca juga: Ciuman Arya Saloka ke Amanda di Ikatan Cinta Trending, Putri Anne Posting Video Andin: Demi Apa

Sanksi ayat tembakau

Tak hanya itu, kala menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR periode 2005-2009, Ribka Tjiptaning tercatat pernah dikenai sanksi oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat terkait kasus hilangnya ayat tentang tembakau sebagai zat adiktif dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan.

Masalah ini muncul saat ayat dalam Pasal 113 UU Kesehatan yang mengatur soal zat adiktif tersebut, hilang sebelum UU ditandatangani oleh presiden dan dicatat dalam lembar negara di Sekretariat Negara.

Ribka Tjiptaning dijatuhi sanksi tak boleh memimpin rapat hingga akhir masa jabatan di tahun 2014.

Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo mengatakan, hilangnya ayat tersebut diketahui ketika RUU Kesehatan yang disahkan DPR, dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk disahkan menjadi undang-undang.

Oleh karenanya, Ribka selaku Ketua Pansus RUU tersebut harus bertanggung jawab.

"Yang namanya dia pemimpin kan ada di level tanggung jawab," kata Siswono ketika dihubungi, Selasa (17/4/2012).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Profil dan Polemik Ribka Tjiptaning, dari Vaksin Covid-19 hingga Ayat Tembakau