Breaking News:

Respons Pemkot Surabaya Terkait Wacana Perpanjangan PPKM, Whisnu Sebut Fokus Pemantauan

Wacana perpanjangan PPKM oleh pemerintah pusat mendapat tanggapan dari Pemkot Surabaya. 

TRIBUNJATIM.COM/AHMAD ZAIMUL HAQ
Petugas gabungan saat berjaga di pintu masuk Surabaya di Bundaran Waru pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hari pertama, Senin (11/1/2021). 

Reporter: Yusron Naufal Putra I Editor: Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah pusat merencanakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Wacana perpanjangan PPKM tersebut rupanya mendapat tanggapan dari Pemkot Surabaya

Seperti diketahui, Surabaya termasuk dalam daerah yang memberlakukan PPKM untuk menekan laju penularan Covid-19

Plt Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana mengatakan jika PPKM yang seharusnya berakhir 25 Januari diperpanjang, secara teknis Pemkot sebenarnya sudah siap. 

"Cuma efek dari ini harus kita pantau," ujar Whisnu, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: 2 Kata Istri Syekh Ali Jaber Dengar Mimpi Asisten sebelum Suami Meninggal,10 Januari, Sudah Firasat?

Baca juga: Tak Ada Penyegelan Tempat Usaha Selama PPKM Kabupaten Malang, Kesadaran Prokes Masyarakat Membaik

Pemantauan itu akan dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat bawah. Whisnu menyebut pemantauan itu juga dilakukan untuk melihat dampak secara ekonomi kepada warga. 

Jika PPKM benar-benar diperpanjang maka Pemkot disebut akan lebih massif untuk melakukan pemantauan dan pendataan. Dari data itu kemudian dapat diramu terkait upaya yang harus dilakukan Pemkot. 

Selain itu, Pemkot juga akan terus mengaktifkan kampung tangguh di Surabaya. Sebab, selama ini kampung tangguh dianggap sukses untuk terus mengendalikan penyebaran pandemi ini. 

"Kuncinya di kampung tangguh dan juga penerapan protokol kesehatan di masyarakat sendiri," ungkapnya. 

Untuk diketahui, Pemerintah berencana memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua minggu ke depan terhitung setelah 25 Januari 2021.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syafrizal, dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ yang disiarkan secara daring, Rabu (20/1/2021).

"Dan Jawa-Bali sudah ditetapkan untuk PPKM dan angka terakhir belum menunjukan penurunan angka positive rate yang signifikan," kata Syafrizal seperti diberitakan Tribunnews.com (grup TribunJatim.com).

"Dan akan diperpanjang hasil rapat kabinet terbatas kemarin sore akan diperpanjang untuk dua minggu ke depan setelah tanggal 25 Januari, akan diperpanjang kembali dua minggu ke depan sampai dengan angka menunjukan penurunan atau pelandaian," ujar dia.

Baca juga: Satu Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Medaeng Surabaya Meninggal Diduga Covid-19

Baca juga: 2 Tempat Isolasi Covid-19 di Kota Madiun Penuh, Wali Kota Maidi Siapkan Kereta Medis Darurat PT INKA

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved