Jadi Wakil Bupati Gresik Perempuan Pertama, Bu Min Akan Segera Perbaiki Data Masyarakat Kurang Mampu

Reporter: Willy Abraham | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Aminatun Habibah telah ditetapkan menjadi wakil bupati terpilih perempuan pertama di Gresik.

Wanita yang kerap disapa Bu Min atau Ning Min ini mengaku, pihaknya akan segera melakukan perbaikan data, terutama warga kurang mampu, setelah dilantik nanti.

Putri dari pendiri salah satu pondok pesantren tertua di Pantura Jawa, Pesantren Qomaruddin, Almarhum Kiai Ahmad Muhammad Al-Hammad, menjadi wakil bupati perempuan pertama sepanjang sejarah di Gresik dan juga masih keturunan Jaka Tingkir .

Menurutnya, semua ini bentuk perjuangan dari para kiai yang mendorong untuk mengabdi kepada  masyarakat, dan semua pihak, termasuk masyarakat yang menginginkan perubahan.

"Bersyukur diberi kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat Gresik. Banyak juga kepala daerah perempuan," ujarnya, Sabtu (23/1/2021).

Wanita yang berorganisasi sejak muda ini aktif sebagai Wakil Sekretaris PW Ma'arif NU Jatim dan Bendahara MKKS SMK Maaruf NU dan Pondok Pesantren Jatim.

Baca juga: Jelang PPKM Berakhir, Kapolres Gresik Sebut 80 Persen Warga Disiplin Menggunakan Masker

Baca juga: Pj Bupati Sidoarjo Tebar 1000 Ikan di Kali Sekitar Pendopo, Warga Boleh Memancing, Ini Syaratnya

Selain itu juga memiliki latar belakang di dunia pendidikan seperti Kepala SMK Assaadah Bungah Gresik, kemudian dipercaya sebagai Ketua 1 PC Fatayat NU Gresik, Pengurus PC Muslimat NU Gresik.

Setelah dilantik nanti, Bu Min lebih memilih fokus untuk melakukan perbaikan data.

Dia mengatakan, Gresik harus memilik big data yang valid. Mulai dari data keluarga kurang mampu, pendidikan, dan kesehatan.

Bantuan untuk masyarakat kurang mampu harus benar-benar tepat sasaran.

Big data tersebut akan di-update dalam kurun waktu tertentu, agar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Teknis perbaikan data berbeda dibanding sebelumnya.

Yaitu, pemberdayaan warga setempat, mulai dari Karang Taruna, Fatayat NU, atau yang lainnya.

Mereka akan dilibatkan untuk memperbaiki data di lapangan.

Baca juga: Resmi Ditetapkan, Gus Yani - Aminatun Habibah Ajak Kolaborasi Bangun Gresik Baru

Baca juga: Penutupan Dua Jalan Utama di Surabaya untuk Kurangi Kerumunan Akan Terus Dipantau dan Dievaluasi

"Selama ini kan, yang mengawasi atau mendampingi bukan orang asli situ. Makanya masih ada yang terima bantuan tapi orangnya mampu, ada yang benar-benar tidak mampu tapi tidak dapat bantuan. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Kita siapkan big data agar bantuan tidak salah sasaran," ucapnya.

Jika big data itu sudah valid, bantuan kepada warga tidak perlu ribet. Cukup menggunakan e-KTP dan dicek dalam big data.

Misalkan untuk berobat ke rumah sakit, cukup bawa KTP saja untuk proses administrasi, langsung diproses tidak perlu mencari surat untuk validasi data. Hal ini juga berlaku di dunia pendidikan dan bantuan sosial lainnya.

Salah satu program Nawa Karsa pasangan Niat untuk perempuan adalah 'Bunda Puspa'. Yakni, bantuan untuk pemberdayaan perempuan usaha dan pendidikan anak.

Melalui program ini, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi perempuan di dalam keluarga. Pemberdayaan mulai dari pelatihan usaha, bantuan modal, hingga pemasaran secara online maupun offline.

"Artinya perempuan harus punya tambahan ekonomi, akan kita garap sektor UMKM, akan kita maksimalkan," kata dia.

Baca juga: Penyebar Hoaks Kasdim Gresik Meninggal Seusai Suntik Vaksin Tertangkap, Polisi: Jangan Mudah Percaya

Baca juga: Cerita Nakes Vaksinasi Covid-19 di Gresik, Rasanya Hanya Clekit, Dijamin Aman dan Tetap Sehat

Masih banyak perempuan yang ditemuinya terjebak dalam utang rentenir. Pihaknya akan memberikan fasilitas kepada ibu-ibu supaya mengerti untuk memanfaatkan fasilitas bantuan dari program ini.

"Di kampung-kampung itu banyak yang usaha. Seperti usaha pentol, mereka sangat tradisional sekali. Kita bantu memberdayakan agar bisa melalukan penjualan secara online," kata dia.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPA) tak luput perhatiannya. Selama ini dianggap masih kurang maksimal.

"Nanti ada UPT-nya sendiri untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Karena urusan perempuan dan anak ini banyak, sedangkan anggarannya kecil," tutup Bu Min.