Virus Corona
Soroti PPKM Jawa-Bali Diperpajang, Pakar UGM: Pemerintah Pusat Perlu Beri Panduan yang Lebih Jelas
Pakar Kebijakan Publik UGM Agus Pramusinto soroti soal diperpanjangnya PPKM di Jawa-Bali. pemerintah pusat perlu beri panduan kebijakan lebih jelas.
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali diperpanjang hingga 8 Februari 2021.
Kebijakan tersebut merespon masih tingginya penambahan kasus positif virus Corona ( Covid-19 ) di beberapa wilayah di Indonesia.
Namun upaya pencegahan Covid-19 dengan PPKM tidak akan efektif apabila warga tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Baca juga: Jadi Rujukan Pasien Covid 19, Kapasitas RS Lapangan Idjen Boulevard Capai 90 Persen
Baca juga: Ketua DPD RI, LaNyalla: Satgas Pamtas RI-Malaysia Harus Bersinergi Jaga Perbatasan
Dikutip TribunJatim.com dari Tribunnews.com, Sabtu (23/1/2021) kemarin kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 12.191, sehingga total kasus positif sebanyak 977.474.
Daerah-daerah di Pulau Jawa menyumbang kasus positif cukup banyak.
"Tidak boleh ditawar lagi. Bagi yang sudah menjalani protokol kesehatan pun juga tidak menjamin akan terkena apalagi yang abai," ujar Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo dalam pernyataannya, Minggu (24/1/2021).
PPKM lanjut Rahmad memang sebuah keharusan untuk diperpanjang karena kasus Covid-19 yang masih terus bertambah.
Baca juga: Belanja Online Makin Meluas, Kredivo Prediksi Paylater Bakal Naik Daun
Baca juga: Nyamar Jadi Pembeli, Seorang Wanita Curi Tas Selempang Pemilik Toko Plastik di Kota Malang
"Kita harus waspada dan sudah tepat pemerintah memperpanjang PPKM," kata Rahmad.
Namun, kata Rahmad, PPKM tidak bisa berjalan efektif tanpa dukungan semua pihak, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
"Pemerintah sudah mengambil langkah dan memutuskan PPKM, harus dilakukan oleh semua pihak," tuturnya.
Menurut Rahmad, pengendalian Covid-19 harus menjadi prioritas semua pihak. Setelah krisis kesehatan teratasi, dia yakin perekonomian bisa bangkit.
"Toh, sekarang aktivitas ekonomi juga tidak berhenti total," ujarnya.
Sementara itu Pakar Kebijakan Publik UGM Agus Pramusinto juga mendukung perpanjangan PPKM di Jawa-Bali.
Menurut dia, PPKM pertama sukses menekan kasus Covid-19 di Banten dan Yogyakarta.
Namun, menurut Agus pemerintah pusat perlu memberikan panduan kebijakan yang lebih jelas kepada masyarakat.
“Sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan yang diberlakukan,” jelas Agus.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PPKM Tak Efektif Apabila Masyarakat Tidak Disiplin Jalankan Protokol Kesehatan
